EKONOM Faisal Basri heran. Pasalnya, meski gaji menteri terbilang kecil, Rp19 juta, dibanding anggota DPR RI Rp70 juta sebulan, masih banyak saja yang berkeinginan masuk kabinet. Gaji sebesar itu -- di luar tunjangan dan berbagai fasiltas-- tidak sebanding dengan pengorbanan seorang pemimpin kementerian.
Selain tugasnya berat, menteri juga menghadapi banyak godaan dan akhirnya tergelincir sampai menyalahi amanat rakyat yang diembannya. Padahal, seorang menteri haruslah mengutamakan kepentingan rakyat.
"Berat jadi menteri, konsekuensinya banyak, enaknya juga banyak sih," ujar Faisal Basri kepada pers, usai forum diskusi ekonomi politik Subsidi BBM, Solusi atau Masalah?, di Jakarta, Minggu (7/9).
Belum jelas benar apakah dengan begitu Faisal Basri menolak jika ditawari masuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, karena gajinya kecil. Padahal, nama bekas pendiri PAN itu, terjaring survei kabinetrakyat.org, yang digagas relawan Jokowi-JK.
Dalam jajak pendapat melalui facebook itu, Faisal Basri diunggulkan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sebanyak 1.897 pemilih menjagokannya untuk masuk kabinet Jokowi-JK. Faisal Basri salah satu dari 42 nama tokoh yang dianggap masyarakat pantas menjadi menteri atau kepala badan untuk pemerintahan 2014-2019.
Memang terserah Jokowi-JK, apakah akan memakai usulan masyarakat itu atau tidak. Yang jelas, kalau misalnya ditawari dan Faisal Basri menolak, sayang sekali. Pasalnya, ekonom Universitas Indonesia itu, termasuk berkarakter dan memiliki jejak baik. Masyarakat tentu mencatat track record sampai memilihnya sebagai seorang calon menteri.
Gaji menteri
Jusuf Kalla termasuk yang melihat ada ketimpangan gaji menteri dengan pejabat negara lainnya. Kepada pers, di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (7/9), Wapres terpilih ini mengatakan, kebutuhan hidup para menteri perlu ditopang dengan finansial yang mencukupi, agar tidak merongrong dan menyalahgunakan kewenangannya. "Jadi, kalau menteri mau olahraga, jangan pakai uang kementerian."
Gaji menteri Rp19 juta, tidak seimbang dengan pendapatan anggota DPR, Rp70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas. Bandingkan pula dengan gaji komisioner KPK, sekitar Rp75 juta. Begitu juga, tetap kecil, dibanding gaji para hakim dan pejabat lembaga negara nonkementerian.
Karena itu, jika keuangan negara memungkinkan, JK berencana menaikkan gaji menteri. Dengan gaji yang bakal disesuaikan, Kalla berharap para menteri di kabinetnya nanti tidak terjerat kasus korupsi seperti dialami Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
JK mengatakan ada tiga hal akan ia perkuat;i sistem, pengawasan dan perilaku para menteri. Ketiganya menjadi faktor menentukan dalam mengantisipasi munculnya dugaan kasus hukum di kalangan menteri pada pemerintahan Jokowi-JK.
