Peluang SBY memperbaiki citranya saat ini, hanyalah dengan memecat inisiator walk out itu. Seperti saran Gede Pasek Suardika, anggota Fraksi Demokrat yang memilih bertahan dalam rapat paripurna, bentuk tim kehormatan partai untuk menyelidiki masalah itu. Lalu, segera pecat siapa yang memerintahkan tindakan WO itu.
Itu langkah tepat, jika memang SBY tidak memerintahkan kadernya di DPR itu, meninggalkan ruang sidang. Kecuali, sekali lagi, itu hanya pemanis di bibir seperti kata orang-orang PDI Perjuangan.
Langkah lainnya, segera gugat UU Pilkada yang mengakomodir pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu. Kata pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam Bincang Pagi Metro TV, Sabtu (27/9), SBY dan Demokrat harus mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU Pilkada tersebut.
Jika tidak ada sanksi keras dan tegas yang dijatuhkan, yakinlah SBY bakal berkubang dalam sejarah hitam di akhir jabatannya. Jika tak ada judicial review ke MK, segala pencitraan SBY yang digambarkan reformis, demokratis dan berkomitmen, akan hilang tersaput kabut sejarah hitam.
Satu lagi, cukuplah rakyat Indonesia yang bingung melihat sikap SBY itu. Jangan sampai masyarakat dunia juga ikut bingung, nanti, jika SBY bertugas menjadi Ketua Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah organisasi internasional yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup.
Pesan pentingnya, sebagai pemimpin pesannya harus jelas, jangan membingungkan.
