Gertak Sambal Hashim Djojohadikusumo

DENDAM Hashim Djojohadikusumo terhadap Joko Widodo sudah di ubun-ubun. Sudah tak terperikan. Karena itu, ngeri membayangkan kemungkinan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra melepaskan dendamnya pada Jokowi. Penguasaan pimpinan parlemen (DPR lalu MPR) oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto itu, diakui bagian dari upaya menghambat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2014-2019.

Lihat saja pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Presiden RI Terpilih Joko Widodo akan merasakan pembalasan dari Koalisi Merah Putih. Menurut adik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu, setelah KMP mengendalikan mayoritas kursi di parlemen, langkah selanjutnya, menggagalkan agenda pelantikan Jokowi (dan Jusuf Kalla). Menurut pengusaha nasional ini, hal tersebut akan dilakukan sebelum 20 Oktober mendatang, pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan hal tersebut kepada Reuters,  di kantornya, Selasa (7/10), seperti dilansir Rabu (8/9).

Di  mata putra dari Begawan Ekonomi Soemitra Djojohadikusumo itu, Jokowi adalah pengkhianat. Hashim menganggap Gubernur DKI Jakarta itu, telah cedera janji padanya. Pasalnya, saat memenangkan Pemilu Kada DKI Jakarta, 2012, Hashim mengaku memberikan dana kampanye untuk Jokowi. Saat itu, Jokowi berjanji akan menjadi Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.

Ternyata Jokowi mencalonkan diri dalam Pilpres 2014. Malah, Jokowi bersama Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung KMP. Maka, makin lengkaplah kemarahan Hashim kepada Jokowi. Sepertinya kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Dendam harus segera dilampiaskan.

Bisa dimengerti kalau akhirnya Partai Gerindra bersama teman-teman koalisinya melakukan politik sapu bersih kursi pimpinan di DPR dan kemudian di MPR. Sejumlah pengamat mengatakan, kemenangan KMP dalam meloloskan paket pemimpin MPR RI, melengkapi kedigjayaan para pendukung Prabowo Subianto itu atas koalisi pendukung Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih menaklukkan Koalisi Indonesia Hebat, 5-0.

Hak veto

Sebagai bagian dari upaya pelunasan dendam itu, Hashim menyebutkan, koalisi pendukung Prabowo bakal menjadi oposisi aktif yang akan mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Disinyalir, KMP akan mengendalikan agenda parlemen dan kepemimpinan komisi di DPR RI selama lima tahun mendatang. Itu bagian dari serangan Hashim untuk memberikan pelajaran bagi Jokowi atas pengkhianatannya. "Ya, ada harga yang harus dibayar Jokowi."

Mengutip  The Wall Street Journal, Senin (6/10), dan sebelumnya di sejumlah kesempatan, Hashim juga menyinggung soal kerugian Rp52 miliar yang harus ditanggungnya dalam mengampanyekan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Angka sebesar itu dikeluarkannya sebagai bagian dari komitmennya memenangkan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.

Ahok pernah menjawab soal ini. Menurut Wagub DKI Jakarta itu, biaya kampanye untuk Jokowi-JK yang dikeluarkan tidak sebesar yang diklaim Hashim. Angkanya menjadi besar karena untuk membiayai kampanye mensosialisasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2014.

Masih dalam berita WSJ itu, Hashim menjelaskan bagaimana upaya KMP untuk 'mengganggu' pemerintahan Jokowi. Antara lain, penggunaan hak veto lewat parlemen, yang sangat mungkin dijalankan karena para pendukung Prabowo itu telah menguasai DPR dan MPR.

Dengan mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan parlemen itu, KMP menurut Hashim, akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan Presiden. KMP akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi dalam kewenangan presiden. Antara lain, penetapan Kapolri, Panglima TNI, hakim di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan semangat itu, Hashim mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat ketika Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.

Dalam wawancara lainnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pihaknya akan menggunakan segala kekuatan (politik) untuk menginvestigasi dan menghambat Jokowi. Kepada Reuters, Hashim menyebutkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur DKI.

Kasus lainnya, dugaan penyimpangan anggaran pendidikan saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Gertak sambal

Sampai semua itu terbukti, bolehlah kita bilang, pernyataan Hashim itu hanyalah gertak sambal belaka. Apalagi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berjanji tak akan menghambat proses pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo. MPR justru akan mensukseskan pelantikan Jokowi-JK, 20 Oktober mendatang.

“Ini harus betul-betul kita sukseskan karena ini menjadi tonggak keberhasilan proses demokrasi kita,” kata Ketua Partai Amanat Nasional itu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

Malah, Zulkifli juga mengklaim koalisi pendukung Prabowo di MPR tak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, MPR lembaga perekat yang menyatukan perbedaan dalam pemerintahan.

Setelah ditetapkan sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengingatkan agenda terpenting MPR RI selanjutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Mari kita sukseskan tugas pertama kita ini dengan baik."

Di luar itu, Koordinator Nasional Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan ratusan ribu warga akan turun ke jalan mengawal secara langsung pelantikan Jokowi sebagai presiden. Ratusan ribu orang itu, datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga dari luar Pulau Jawa. "Mereka datang atas aspirasi sendiri dan akan bergabung di Jakarta," kata Budi kepada Tempo, Rabu (8/10).

Massa Projo mulai membanjiri Jakarta sehari sebelum pelantikan. Sesuai rencana, ada beberapa lokasi di Jakarta yang akan menjadi konsentrasi massa berkumpul. Di antaranya di gedung MPR/ DPR, tempat Joko Widodo dilantik dan lokasi lainnya.

Tidak mudah menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK. Bagi pengamat politik dari Universitas Indonesia Irwansyah, di Jakarta, Rabu (8/10), aksi sapu bersih kursi pimpinan di parlemen (DPR dan MPR) oleh KMP, diperkirakan hanya bisa menyulitkan jalannya pemerintahan Jokowi-JK.

Irwansyah melihat secara prosedural pemakzulan tidak semudah dilakukan seperti halnya ketika DPR dan MPR menjatuhkan Presiden Gus Dur. Ia menyebutkan, pengalaman Presiden Venezuela Hugo Chavez pada 2002 menunjukkan solid dan terorganisirnya masyarakat yang mendukung pemerintahan bisa mematahkan manuver jahat kubu oligarki.

Jadi, tidak mudah bagi Hashim Djojohadikusumo melampiaskan dendamnya itu terhadap Jokowi.