Pengkhiatan di Balik Pilkada 2024, Strategi Wahono-Nurul Menangkan Pilkada

Bojonegoro, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan potensi energi dan keindahan alamnya, kini menjadi sorotan utama dalam pentas politik nasional. Di tengah ketegangan Pilkada 2024, sebuah kisah pengkhianatan dan perubahan aliansi menandai babak baru dalam perjuangan politik lokal.

Politik di Bojonegoro telah memasuki fase panas menjelang Pilkada 2024. Kabar terbaru, Setyo Wahono, yang merupakan adik dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mencalonkan diri sebagai bupati dengan dukungan penuh dari sejumlah partai besar. 

Wahono bukanlah nama asing dalam kancah politik, dan langkahnya untuk maju sebagai calon bupati didukung oleh sejumlah kekuatan politik yang kuat.

Di sisi lain, Nurul Azizah, seorang calon kuat yang sebelumnya dipasangkan dengan Nafik Sahal sebagai wakil bupati melalui jalur independen, tiba-tiba menghadapi masalah besar. Proses yang sudah mereka lalui untuk mendapatkan dukungan tampaknya tidak seindah harapan awal mereka. 

Perseteruan muncul ketika Nurul memutuskan untuk mencampakkan Nafik Sahal, yang telah berjuang keras untuk menggalang dukungan bagi pasangan tersebut.

Perpecahan di kalangan pendukung Nurul dan Nafik menjadi isu utama. Sebagian besar pendukung memilih untuk merapat ke pasangan Wahono-Nurul, sementara sebagian lainnya merasa kecewa dan memutuskan untuk bubar. 

Rasa kecewa ini tidak lepas dari harapan mereka yang semula menginginkan Nurul menjadi bupati, bukan sekadar wakil. Ketidakpuasan ini mengindikasikan betapa besar dampak dari keputusan politik yang tidak terduga ini.

Dukungan besar untuk pasangan Wahono-Nurul datang dari berbagai partai besar, yang memberikan rekomendasi politik mereka dengan jelas. Hal ini tidak lepas dari spekulasi bahwa Presiden Jokowi mungkin terlibat dalam Pilkada Bojonegoro melalui 'cawe-cawe', di mana ia diduga akan berkoalisi dengan Prabowo dan mendorong orang-orang penting untuk menempati posisi strategis. 

Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dikabarkan ingin memastikan bahwa jaringan politiknya tetap aman dan terjaga.

Kecurigaan ini dikuatkan oleh pendapat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam diskusi pada 29 April 2024, menyatakan bahwa politisasi bansos dan mobilisasi aparat diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari strategi Pilkada 2024, mengindikasikan adanya pengaruh besar dari kekuatan politik nasional.