Pandangan ini bukan berarti menempatkan oposisi sebagai penggangu penyelengara Negara. Harus di pahami kalau lembaga pemerintahan di Indonesia tidak semuanya dikuasai oleh partai penguasa yakni democrat. Akan tetapi ada beberapa partai lain yang juga ikut dalam melakukan penyelenggaraan Negara. Partai-partai seperti Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB yang merupakan mitra koalisi democrat juga ikut mengendalikan beberapa kementrian. Suasana politik belakangan ini terutama pasca angket century maupun angket mafia pajak. Membuat beberapa kementrian yang dipegang oleh non democrat di permasalahkan kinerjanya oleh FPD di DPR. Dan sebab dari pemanggilan beberapa mentri oleh partai democrat sebenarnya lebih kental nuansa politis. Karena democrat kadang masih mempertanyakan komitmen dari mitra koalisi nya. Kondisi politik Indonesia saat ini sangat abu-abu. Antara koalisi dan oposisi sepertinya tidak ada perbedaan.
Sebnarnya ketika DPR dengan kemajemukannya selalu mempertontonkan adu kekuatan di parlement. Akan mengancam stabilitas keamanan negara. Masyarakat seakan terbius oleh pemberitaan media yang selalu terus menerus menyajikan konflik elite. Sehingga secara tidak sadar masyarakatpun ikut-ikutan terbawa dengan nuansa yang ada. Konflik-konflik yang berkonsentrasi pada sikap pro atau kontra terhadap berbagai kebijakan pusat di daerah-daerah merupakan salah satu bukti terfragmennya masyarakat. Dinamika semacam ini sebenarnya sangat bagus bagi rakyat untuk pendidikan politik. Akan tetapi ketika etika elite tidak dijaga di parlemen dalam berpolitik. Tentu ini akan sangat tidak baik bagi rakyat.
Solusi: tolak politisasi kasus hukum! Segera reformasi lembaga-lembaga penegak hukum!
Bersambung…
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
