Mohon tunggu...
WIMA Harsono
WIMA Harsono Mohon Tunggu... Freelancer - Pemerhati Lingkungan, Sosial, Politik dan Religi

Pemerhati Lingkungan, Sosial, Politik dan Religi

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Politik Dinasti dan Cara Menyikapi

17 Oktober 2023   09:17 Diperbarui: 18 Oktober 2023   04:25 635
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik Dinasti di Indonesia & Cara Menyikapi.

Oleh:  Wima Harsono

Politik Dinasti di Indonesia & Cara Menyikapi.

Politik dinasti adalah bentuk kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dalam politik dinasti, kekuasaan dan pengaruh seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu keluarga. Ini berarti anggota keluarga, seperti ayah, anak, saudara, atau kerabat dekat lainnya, mendominasi posisi penting dalam pemerintahan atau politik suatu negara atau wilayah.

Tujuan politik dinasti adalah mempertahankan kekuasaan dalam keluarga tertentu, dan ini sering kali mengarah pada konsolidasi kekuasaan di tangan keluarga tersebut. Praktik politik dinasti bisa ditemukan dalam berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat lokal hingga nasional, dan dalam berbagai jenis pemerintahan, termasuk sistem demokratis dan otoriter.

Contoh terkenal politik dinasti termasuk keluarga Kennedy di Amerika Serikat dan keluarga Bush yang juga berkuasa di Amerika Serikat. Politik dinasti dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik dan pembangunan suatu negara, termasuk isu-isu seperti keterwakilan yang adil dan akuntabilitas pemerintah.

Politik Dinasti di Indonesia

Politik dinasti di Indonesia, mengacu pada praktik di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok orang yang terkait dalam hubungan keluarga dan anggota keluarga tersebut mendominasi posisi penting dalam politik negara. ini mungkin saja merupakan contoh terkenal politik dinasti di Indonesia :

Politik Dinasti di Keluarga Jokowidodo

Pada tahun 2023, Presiden Jokowi dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dikaitkan dengan politik dinasti oleh sebagian pihak. Gibran dan Kaesang terlibat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai calon walikota dan bupati, sehingga ada perdebatan tentang apakah hal ini mencerminkan praktik politik. 

Politik Dinasti di Keluarga Soekarno

Merujuk pada praktik dimana anggota keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terlibat dalam politik dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Beberapa anggota keluarga Soekarno yang terjun ke dunia politik adalah: Megawati adalah putri Soekarno dan pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Guntur dan Rachmawati adalah putra/putri Soekarno dan pernah terlibat dalam politik Indonesia.

Politik Dinasti di Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY).

Dalam keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa anggota keluarga terlibat dalam politik, yaitu :  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  sendiri adalah mantan Presiden Indonesia yang menjabat selama dua periode (2004-2014). Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), adalah putra SBY dan aktif dalam politik. juga petinggi di  Partai Demokrat.. 

Menyikapi Politik Dinasti.

Politik dinasti mungkin disikapi sebagian masyarakat sebagai hal yang sah-sah saja selama tidak menabrak hukum dan peraturan yang berlaku dalam berdemokrasi.  Tapi dilain pihak sebagian masyarakat juga mengkritisi hal ini. 

Terus bagaimana menyikapi politik dinasti yang sedang jadi bahan perdebatan ini ? Kita coba sikapi dengan bijak dan pertimbangkan untuk melibatkan beberapa hal:

1. Demokrasi dan Keadilan.

Pertama, perlu dievaluasi apakah politik dinasti mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Mempertahankan sistem politik yang adil dan demokratis adalah prioritas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas. 

Penting untuk memastikan bahwa politik dinasti tidak mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Anggota keluarga yang terlibat dalam politik harus dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka, bukan hanya hubungan keluarga.

3. Reformasi dan Pengawasan.

Reformasi politik dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh politik dinasti. Ini bisa mencakup perubahan undang-undang dan aturan yang membatasi pengaruh politik dinasti.

4. Pendidikan Politik.

Mengedukasi masyarakat tentang dampak politik dinasti dan pentingnya partisipasi aktif dalam politik dapat membantu mengubah paradigma politik.

5. Partisipasi Publik.

Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam proses politik untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan visi, bukan hanya hubungan keluarga.

Menyikapi politik dinasti adalah bagian penting dari memastikan bahwa sistem politik tetap demokratis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Bagaimana dengan cara menyikapi Anda ??

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun