Who is The Big Bos? COVID-19

Sehingga nilai jualnya pun menurun drastis contohnya harga telur dan ayam potong yang awalnya telur 1 kg bisa mencapai 28 rb maka pada jaman covid hanya 19rb/kg, dan harga ayam di tingkat peternak rata-rata 8rb-14 rb/ekor. 

Hampir seluruh bagian dan sektor terkena dampak dari penyebaran virus ini. Lalu mengapa Pemerintah Indonesia terkesan lambat dan tidak serius dalam penanganan COVID-19, seringkali terdengar asumsi bahwa pemerintah tidak melakukan Total LOCK DOWN dari awal mula infeksi COVID-19 ini masuk ke Indonesia karena tidak bisa memnuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Sehingga hanya melakukan pembatasan social berskala besar sehingga pemerintah tidak ada kewajiban untuk menganggung kebutuhan warga-warga nya, dengan maksud untuk menurunkan kurva kesakitan sehingga semua warga yang sakit dapat dilayani oleh Rumah Sakit yang di siapkan merawat pasien infeksi COVID-19. 

Seperti halnya negara vietnam yang sampai Vietnam hanya terdapat 329 kasus dan 0 angka kematian, dikarenakan saat pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Vietnam tanggal 23 january 2020, pemerintah Vietnam langsung memberlakukan physical distancing, penangguhan penerbangan, protocol Kesehatan Vietnam, meliburkan sekolah, dan memberlakukan larangan imporekspor satwa liar. Sangat jelas dalam hal ini beberapa kebijakan menurut saya sangat efektif. 

Dengan terjadinya berbagai policy baru setiap negara termasuk penghentian penerbangan dan perdagangan global tentunya akan mengakibatkan resesi ekonomi secara global. Tercatat para Tahun 2020 indonesia hanya bertumbuh 0,5% perekonomiannya. Saat ini semua negara mencoba untuk melawan virus Covid-19 ini dengan memberlakukan kebijakan untuk pembukaan pembatasan social dan untuk memulihkan perekonomian negara masingmasing. 

Di Indonesia terutama Ibu kota Jakara akan mulai mencoba membermenerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sebagai fase peralihan menuju pemulihan pada tanggal 5 juni 2020. 

protokol-umum-5ef078d7097f367d22699e34.png

Pengambilan keputusan ini sudah mendapat pertimbangan dari gugus tugas percepatan penangannan COVID-19 DKI Jakarta dan tim Departemen Epidemiologi FKM UI, dimana untuk DKI jakarta angka pertambahan kasus positife dan kematian akibat COVID-19 yang cenderung melandai dan menurun dibanding nasional.

Pelonggaran bertahap ini tentunya tetap memperhatikan protokol umum Kesehatan jangan sampai Jakarta Kembali lagi ke Awal, jadi bukan berarti beranggapan bawah penanganan COVID-19 di Jakarta telah selesai.pada tahap ini awalnya akan dibuka mulai dari rumah ibadah, fasilitas olah raga, mobilitas kendaraan pribadi, angkutan umum masal dan angkutan/ taksi online. 

Beberapa negara seperti singapore, korea dan China sendiri sudah mencoba memberlakukan kebijakan serupa tetapi terjadi penambahan kasus yang tinggi sehingga ada yang kembali menutup lagi negaranya. Apakah dengan menurunnya angka pertambahan di DKI Jakarta boleh melakukan pelonggaran sendiri walaupun pertambahan jumlah kasus untuk negara Indonesianya sendiri masih tinggi? dan Siapakah "BIG BOS" nya yang berkuasa? Saya rasa tetap COVID-19. 

Kesimpulan

Kesimpulan Sampai saat ini belum ada yang bisa benar-benar mensiasati pandemic COVID-19 dengan baik. Beberapa protokol untuk mulai membuka Kembali negaranya sudah dibuat oleh WHO antara lain: