Menurutnya pada saat itu, Indonesia saat itu masih terbelenggu Covid-19 yang membuat dampak ekonomi yang panjang tidak bisa diselesaikan dalam waktu setahun atau dua tahun sehingga menurutnya pemerintah lebih baik berfokus kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi ketimbang membangun ibu kota baru.
Selain itu, Emil juga berpendapat soal target pemerataan yang diusung pemerintah dalam pembangunan IKN juga akan sulit dicapai jika pada akhirnya Kawasan bisnis juga ikut dibangun karena tidak akan bedanya dengan Jakarta yang pada akhirnya akan menghilangkan  esensi IKN sebagai "ibu kota administratif dan pemerintahan baru".
Menyusul pengunduran diri dari kepala dan wakil badan otorita pembangunan IKN beberapa waktu yang lalu juga menyingkap soal permasalahan investasi di IKN. Bhima Yudistira, direktur dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan jika pembangunan IKN yang "kejar tayang" dan kurangnya kepastian hukum terkait status lahan IKN juga membuat investor asing dan dalam negeri juga sebetulnya masih ragu -- ragu kendati beberapa taipan besar Indonesia sudah berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan IKN.
Selain itu besarnya anggaran IKN juga dianggap sebagai pemborosan oleh sebagian kalangan yang menilai jika anggaran sebesar itu akan lebih baik di salurkan untuk sektor -- sektor yang lebih "direct" untuk pemerataan seperti pendidikan, kesehatan, program -- program sosial, serta pemerataan infrastuktur di luar Jawa.
Well, layak dinantikan mengenai bagaimana kelanjutan dari mega proyek dari calon ibu kota baru Indonesia di masa yang akan datang. Negara -- negara lain sudah lumayan banyak yang melakukannya sebelum Indonesia dan dapat dijadikan parameter dan pembanding untuk IKN.
Penulis hanya bisa berharap jika semoga pembangunan IKN ini tidaklah hanya menjadi ambisi semata tetapi juga akan memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sesuai yang di cita -- citakan.
Â
Â
Â
