WillemWandikOfficial - Usia reformasi setidak-tidaknya telah memasuki perjalanan 25 tahun lamanya.. Reformasi telah mendatangkan era baru di Tanah Papua dengan hadirnya otonomi khusus.. Namun dalam perjalanannya UU Otsus Papua tahun 2001 telah terdegradasi menjadi UU baru dengan muatan yang masih jauh dari harapan Rakyat Asli Papua..
Provinsi Papua yang dahulunya satu, sekarang telah terbentuk menjadi 6 Provinsi baru.. Perubahan provinsi hanya merubah rentang kendali pemerintahan ke beberapa pusat pemerintahan baru, tetapi tidak merubah masalah utama yang dihadapi oleh Tanah Papua sebelum terjadinya perubahan Otsus Papua..
Partai Demokrat memang tidak lagi menjadi partai penguasa sejak akhir pemilu 2014 lalu.. Namun, justru pergantian momentum tersebut, membatalkan agenda besar Presiden SBY kala itu yang telah menerima delegasi Gubernur Papua terpilih, Abang Lukas Enembe yang merancang Revisi UU Otsus menjadi Otsus Plus, yang pada gilirannya tinggal menjadi kenangan yang tidak bisa lagi diwujudkan..
Sebagaimana tugas kelembagaan, Presiden bersama-sama Parlemen memiliki tugas konstitusional untuk merumuskan dan menyepakati Rancangan Undang Undang secara bersama-sama.. Penurunan Jumlah Kursi Partai Demokrat kala itu, membuat kami kesulitan untuk melanjutkan agenda pembahasan Rancangan Otsus Plus sebagaimana telah di bahas sebelumnya dalam masa satu tahun terakhir sebelum Pemerintahan SBY berakhir kala itu..
Seperti yang kita ketahui, ada banyak "barrier politik" yang terjadi di lembaga Parlemen, begitu banyak "wajah" kepentingan yang ikut menentukan, agenda nasional apa saja yang perlu mendapatkan prioritas..
Dahulu rancangan Otsus Plus yang digagas melalui MRP, DPRP dan Gubernur Papua Abang Lukas Enembe, merupakan kompilasi dari pengalaman penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tanah Papua sejak era otsus 2001 diberlakukan, yang tentunya berangkat dari nilai-nilai nasionalisme untuk mempertahankan integrasi Tanah Papua dan mengutamakan pendekatan ketatanegaraan untuk menyelesaikan berbagai masalah fundamental di Tanah Papua..
Niat baik para tokoh Tanah Papua pada masa itu, memang mendapatkan momentumnya, ketika Presiden RI ke 6, Bapak SBY, menyambut baik resolusi Otsus Plus yang dipandang sebagai solusi jalan tengah, mengakhiri puluhan tahun tragedi berdarah dan kesenjangan akar sejarah yang diawali semasa deklarasi pendirian negara West Papua 1961 dan momentum Pepera 1969..
Presiden RI ke 6, Bapak SBY tahu betul ikatan kuat sejarah perjuangan Tanah Papua dan Rakyat Aceh, sehingga di Aceh sendiri, Presiden RI ke 6 berhasil menuntaskan agenda perdamaian abadi, yang menjadikan nilai-nilai lokal kerajaan Aceh dan Masyarakat Aceh menjadi identitas yang diakui secara "legal" dalam hukum negara, dan menghentikan gerakan perlawanan Rakyat Aceh yang telah dimulai berpuluh-puluh tahun lamanya..
Sayangnya, niat baik MRP, DPRP dan Gubernur Papua Abang Lukas Enembe, tidak mendapatkan respons positif ketika terjadi pergantian presidensi Indonesia, dan bahkan dengan kekuatan Anggota Parlemen Partai Demokrat di tahun 2014 silam yang tersisa, agenda Otsus Plus yang kami kawal pada saat itu, tidak berhasil masuk dalam agenda Prolegnas masa bakti 2014 - 2019..
Dukungan Bapak SBY kala itu sangatlah kuat, bahkan kami pula mendapatkan penguatan dari Ketua Fraksi, namun, tidak berdaya menghadapi lobi lobi politik kekuatan Fraksi lainnya, yang tidak merespons keberlanjutan rancangan Otsus Plus yang di gagas di masa Pemerintahan Bapak SBY..
