[caption caption="Position Utang Pemerintah Indonesia per-Desember 2015 Dalam Juta USD (Sumber Bank Indonesia, 2016)"]
Status Utang Luar Negeri Pemerintah per-Desember 2015 yang terlihat pada grafik diatas terdiri dari utang yang bersumber dari Domestic Government Securities (DGS) atau yang lebih dikenal dengan istilah Surat Berharga Negara Domestik (SBN-Domestik) mencapai 40487 Juta USD, utang luar negeri yang bersumber dari International Government Securities (IGS) atau yang lebih dikenal dengan istilah Surat Berharga Negara Internasional (SBN-Internasional) mencapai 43032 Juta USD, utang luar negeri yang bersumber dari utang komersil (Commercial) mencapai 2605 Juta USD, sumber utang luar negeri yang berasal dari Export Credit Facility (ECF) atau Fasilitas Kredit Ekspor mencapai 3971 Juta USD, utang luar negeri yang berasal dari utang Multilateral mencapai 26094 Juta USD, dan utang yang berasal dari utang Bilateral mencapai 21556 Juta USD.
Status utang yang meningkat, tidak akan mungkin bisa dihindari jika Pemerintah terus menerus mengalami keseimbangan primer neraca belanja negara yang cenderung mengarah ke kondisi negatif. Bahkan kecenderungan tersebut mengalami koreksi yang semakin meningkat seiring tertekannya penerimaan negara disepanjang Tahun 2015 kemarin. Kondisi fiskal negara tersebut, justru memberikan informasi penting bahwa negara pada hari ini mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai program-program Pemerintah.
Potensi pergerakan pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ideal yang menggambarkan kontribusi setiap pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diantaranya melalui belanja Pemerintah yang berkualitas dan tepat waktu. Memang komponen belanja Pemerintah, bukanlah satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi, namun dilihat dari realitas perekonomian nasional pada hari ini, sejumlah masalah memang sedang dihadapi dalam sektor konsumsi dan belanja komoditas yang dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi global. Sehingga belanja Pemerintah yang baik dan tepat waktu, akan sedikit membantu menyelamatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif melambat.
Ketika pondasi fiskal negara mengalami goncangan yang terlihat pada rendahnya sisi penerimaan Pemerintah dan rendahnya sisi belanja Pemerintah, justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap daya tahan perekonomian negara. Salah satu yang dapat terkena imbas negatif adalah kepercayaan pasar keuangan terhadap nilai intrinsik Rupiah. Asumsinya adalah pasar menangkap kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan Pemerintah untuk membiayai program-program Pemerintah. Jika pertumbuhan cukup menjanjikan, tentunya Pemerintah tidak perlu mengalami kesulitan dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Karena Pemerintah dapat terus meningkatkan rasio penerimaan dari aktivitas perekonomian yang sedang tumbuh di dalam negeri.
Rakyat tentunya sudah mempelajari dan turut merasakan dampak dari pelemahan nilai intrinsik Rupiah, yang ikut melemahkan daya beli masyarakat dan turut menyumbang pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi masyarakat pada hari ini. Bahkan dampak yang dirasakan pada hari ini, jauh lebih hebat dari sekedar inflasi yang terjadi sebagai dampak naiknya harga minyak mentah dunia dalam beberapa dekade terakhir. Terdapat kondisi yang sulit untuk dilepaskan, antara pondasi fiskal keuangan negara dengan tingkat kepercayaan pasar keuangan, apakah akan tetap mempertahankan nilai instrinsik Rupiah berada pada level yang benar-benar aman dan apakah kondisi ini tidak membahayakan perekonomian masyarakat kecil. Pada hari ini masyarakat sebagai konsumen hanya merasakan gejala berupa sulitnya perekonomian di dalam negeri, dengan tidak begitu perduli tentang pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dengan posisi fiskal keuangan Pemerintah pada hari ini.
Perlu menjadi catatan penting dari sisi realisasi belanja yang telah masuk dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah, untuk tidak menunda-nunda realisasi belanja negara, karena faktor-faktor eksternal diluar permasalahan teknis anggaran. Tidak perlu pula harus menunggu pola penyerapan anggaran yang selama ini konsisten dengan model pelaksanaannya yang dikerjakan secara tergesa-gesa ketika memasuki triwulan ke-3 dan triwulan ke-4. Terlebih lagi jika model realisasinya menyasar program-program pelatihan dan pengembangan SDM yang terkesan hanya menghabiskan anggaran secara tidak berkualitas. Keterpaduan perencanaan dan sasaran program yang benar-benar berkualitas perlu di desain oleh Pemerintah dengan konsisten pada output yang berkualitas, yang pelaksanaannya dimaksimalkan justru di awal-awal triwulan pertama dan kedua. Sehingga dampak yang diharapkan berupa feedback ekonomi yang besar bagi perekonomian masyarakat dapat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
Willem Wandik, S. SOS (Ketua Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen DPP-Partai Demokrat)
