Pembangunan adalah konsep yang sejauh ini terkait erat dengan bangsa dan dengan strategi pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang sedang berjalan dewasa ini seringkali lebih didasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif dan asumsi-asumsi ekonomi yang rasional. Sehingga timbul kesan bahwa seluruh persoalan pembangunan bisa direduksi dalam pigura yang bersifat teknokratik dan atas dasar strategi top down (atas bawah) dimana negara memiliki peran yang domninan dalam seluruh aspek rekayasa pembangunan nasional. Harus diakui strategi pembangunan seperti ini memang menghasilkan out put pembangunan yang mengaggumkan seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatnya GNP dan berbagai kinerja ekonomi lain. Namun demikian partisipasi manusia dan masyarakat secara sosiologis dan politis serta kehidupan lingkungan secara ekologis, seringkali tercecer di belakang di dalam derunya pembangunan ekonomi. Dan bahkan seringkali mereka terkorbankan didalamnya.
Bagi Indonesia, pembangunan sudah seharusnya merujuk pada asas pertama dari deklarasi Stockholm yang menyatakan bahwa Manusia memiliki hak asasi untuk merdeka memperoleh keadilan dan mendapat kondisi kehidupan yang memadai dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera. Artinya jika pembangunan berkelanjutan hendak meletakan kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini dan manusia masa depan dalam posisi sentral, maka hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam kovenan internasional PBB, seperti Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta Hak Atas Pembangunan yang dirumuskan oleh Komisi Internasional Para Ahli Hukum (International Commision Of Jurist) dapat membantu memperjelas arah dan orientasi bagi sustainable development yang hendak kita rumuskan.
Pada sisi yang lain, gagasan sustainable development juga dapat memperkaya konsep hak asasi manusia. Sebagaimana telah dijelaskan oleh W. Paud Gormley dalam Human Rights And Enviroment: The Need For International Coorporation, bahwa hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan memadai dewasa ini telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak dari generasi yang akan datang untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan memadai dan hak lingkungan alam senantiasa dilesatrikan daya dukungnya, merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan dan masyarakat pada masa sekarang.
Simpulan
Jika dilaksanakan seusai dengan ketentuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi, maka ketimpangan pembangunan tidak akan terjadi, demikian juga orientasi pembangunannya tidak melulu mengejar target ekonomi semata, maka Enviromental Justice tidak akan menjadi penghambat pembangunan. Kenyataannya bahwa munculnya Enviromental Justice ini karena adanya ketidakadilan pembangunan terhadap kelompok-kelompok minoritas.
Di sisi yang lain Enviromental Justice justeru akan menjadi penghambat pembangunan yang berorientasi ekonomi, jika aspek-aspek penting dalam kehidupan tidak diperhatikan bahkan cenderung diabaikan. Hal ini terjadi karena ekses ketimpangan serta ketidakadilan yang dirasakan sebagian kelompok masyarakat yang terkena efek secara langsung atau tidak langsung dari dampak negative pembangunan itu sendiri.
Dalam pemikiran yang lebih luas, seharusnya pembangunan tidak menyebabkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam konteks lingkungan. Untuk itu diperlukan sebuah pemikiran serta implementasi pembangunan yang holistic, universal menyangkut semua aspek yang terkait didalamnya. Dengan demikian pembangunan bisa berjalan tanpa harus mengorbankan salahsatu pihak.
Referensi
- Buku
- A. Sony Keraf, 2002. Etika Lingkungan. Penerbit buku KOMPAS. Jakarta
- Goerge Junus Aditjondro, 2003. Pola-pola Gerakan Lingkungan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____________________,2003. Kebohongan-kebohongan Negara. Pustaka Pelajar. Yogyakarta