Untuk kedua kalinya, pemerintahan Jokowi-JK merombak kabinetnya. Reshuffle kabinet selalu menjadi berita yang ditunggu. Beberapa jam sebelum diumumkan, bocoran tentang siapa nama menteri yang bakal diganti sudah beredar di media massa dan juga media sosial.
Rabu siang (27/07/2016) Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan susunan menterinya hasil reshuffle jilid 2. Sebagaimana diduga, sejumlah nama didepak dari jabatannya, sementara itu hanya ada empat menteri yang berpindah pos. Keempat nama menteri yang berpindah pos ini ialah: (1) Luhut Binsar Pandjaitan yang dipercaya menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli, (2) Thomas Lembong yang kini menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (3) Sofyan Djalil yang ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta (4) Bambang Brojonegoro yang dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala PPN.
Reshuffle kabinet jilid 2 ini diputuskan di tengah lesunya ekonomi Indonesia dan kegaduhan politik akibat munculnya polemik atas sejumlah isu kritis di Indonesia. Politik yang gaduh di antara para pembantu presiden sebagaimana ditampilkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli lewat jurus “kepretnya” jelas menyedot perhatian dan ikut mengurangi rasa percaya publik terhadap kemampuan kerja para menteri Jokowi-JK.
Kondisi ini diperparah dengan kelesuan ekonomi. Lesunya ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kondisi ekonomi global. Wapres JK menyebut, tak ada yang bisa menjawab sampai kapan kelesuan ekonomi ini berlangsung (Tribunnews, 26/02/2016). Di sisi lain, kelesuan ekonomi ini diikuti dengan melonjaknya harga komoditas primadona masyarakat seperti daging dan cabai.
Bank Pembagunan Asia (Asia Development Bank) menyebutkan, lesunya ekonomi kawasan Asia tidak lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina. Dalam catatan ADB, Cina berkontribusi terhadap sepertiga ekonomi dunia (Katadata, 30 Maret 2016).
Dengan segala kondisi di atas, keberanian Jokowi dan JK menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan bisa memosisikan negara ini sebagai pemimpin pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Meski keberanian itu harus dibayar dengan melonjaknya jumlah hutang Indonesia yang dibarengi dengan kritik dan pesimisme sejumlah pihak.
Sadar dengan situasi yang kurang menguntungkan ini, Jokowi-JK memanggil “ahlinya” moneter Indonesia yang sudah berpengalaman panjang mengurus keuangan negara. Dialah Sri Mulyani Indrawati. Alumnus FE UI ini dipercaya kembali menjabat sebagai Menkeu menggantikan Bambang Brojonegoro.
Sri yang sebelumnya menjabat Direktur Pelaksana (Managing Director) Bank Dunia kembali ke Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari lantai Bursa Efek Indonesia, tanda-tanda itu mulai tampak. Pada penutupan perdagangan sesi 1 Rabu (27/07/16), IHSG ditutup mengungat 60, 478 poin atau naik 1,16%.
Sri Mulyani akan langsung bekerja di tengah potensi derasnya aliran dana dari luar negeri seiring pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dipastikan takkan ada kesulitan koordinasi bagi seorang Sri Mulyani yang jejak pengalamannya di lingkaran birokrasi sudah teruji.
Di luar sektor keuangan, Presiden Jokowi juga merombak para menteri lain. Mendikbud yang dijabat Anies Baswedan ikut dirombak. Penggantinya tak lain adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Efendi. Muhadjir sepertinya dipilih karena latar belakang Muhammadiyah-nya. Menilik tradisi tak tertulis, pos Mendikbud kerap diberikan kepada sosok yang mewakili Muhammadiyah. Adapun wakil dari NU biasanya diberi pos menjadi Menag. Dengan masuknya Muhajir, Jokowi seolah memperlihatkan politik keseimbangan. NU dan Muhammadiyah kini punya representasi di pemerintahan.
Politik keseimbangan atau lebih tepatnya pemerataan juga dimainkan Jokowi-JK dalam reshuffle jilid 2 ini. Keluarnya Yuddy Chrisnandy dari kabinet, langsung diisi kader dari PAN bernama Asman Abnur.
