Higinus Wilbrot: Demokrasi di Tengah Kebebasan Pers

3) pembatasan terhadap gerak pers dimungkinkan bila menyangkut kepentingan publik; dan

4) kewajiban bagi pers mengembangkan profesionalisme dan self regulation.

      Peran Pemerintah dalam Kebebasan Pers Peran pemerintah dalam kehidupan pers sangatlah besar. Pemerintah memberikan hak kebebasan pers (freedom of the press) yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemerintah dapat mengintervensi pers untuk kepentingan publik.

Sekian saja Artikel singkat ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca Kompasiana.Com.