Demokrasi adalah sebuah gagasan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratein. Demos berarti rakyat, sedangkan cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.
Definisi semacam ini juga pernah diungkapkan oleh seorang mantan presiden dan negarawan Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Dia menyebutkan bahwa dengan demokrasi maka sistem sistim pemerintahan yang dilaksanakan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Tidak bisa kita mengimpor demokrasi dari negara manapun dan serta merta diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam demokrasi memang ada nilai-nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai lokal, seperti nilai agama, budaya, dan kekhasan lain.
Itu sudah menjadi rumusan universal. Namun, demokrasi juga bisa selalu mengandung nilai-nilai lokal. Tidak ada model tunggal dalam demokrasi. Jadi, meskipun ada nilai-nilai yang bersifat universal, demokrasi juga selalu mengandung nilai-nilai lokal.
Semua hal terkait demokrasi tidak bisa kita impor serta merta dan diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menekankan nilai-nilai lokal dalam kehidupan demokrasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada puncak acara The 4th World Peace Forum (WPF) atau Forum Perdamaian Dunia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/11), juga menyebutkan "Tidak bisa kita mengimpor demokrasi dari negara manapun dan serta merta diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam demokrasi memang ada nilai-nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai lokal, seperti nilai agama, budaya, dan kekhasan lainnya,"
Nilai-nilai demokrasi tersebut memanglah harus terus dibina kearifan lokalnya. Jangan sampai nilai-nilai lokal demokrasi dihancurkan oleh keterbukaan berlebihan yang dibawa dari negara lain. Ini yang harus kita waspadai. Segala hal yang bersifatkan dan memiliki nilainilai luhur harus tetap kita rawat, jaga, dan kita tumbuh-kembangkan demi kepentingan bangsa ini.
Tradisi demokrasi yang sudah lama hidup secara turun temurun di Indonesia harus terus dipertahankan. Kalau memang harus ada perubahan dalam kehidupan demokrasi kita ke depan, makanya itu harus terkait dengan upaya pelestarian demokrasi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Semangat bergotong royong, tepo seliro atau tenggang rasa, adalah beberapa contoh kearifan lokal yang harus dijaga.
Kita berharap forum semacam Forum World Peace yang digelar di Bogor diharapkan  bisa menjadikan gerakan global untuk menciptakan demokrasi yang multikultural, untuk menciptakan kehidupan yang saling bertoleransi.
Karena multikulturalsime itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.
Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.
Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.**
