Setelah pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan dasar menengah, Kementrian kebudayaan, kementrian pendidikan tinggi, Riset, dan Teknologi, nasib Kurikulum Merdeka masih akan bergantung pada kebijakan ketiga kementerian tersebut. Juga kebijakan kementrian agama yang memiliki banyak sekolah.
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan menangah (Dikdasmen)
Kurikulum Merdeka kemungkinan akan terus diterapkan dan dikembangkan, mengingat fokus kementerian ini pada pendidikan umum. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks daerah. Sementara itu kurikulum merdeka belum sampai 5 tahun.
2. Kementerian Agama (Kemenag)
Untuk pendidikan yang berhubungan dengan agama, kementerian ini mungkin akan mengadaptasi atau mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Islam. Hal ini bisa berarti adanya penyesuaian pada implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah atau sekolah-sekolah berbasis agama.
3. Kolaborasi dan Koordinasi
Diharapkan ada koordinasi antara kedua kementerian untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tetap terjaga. Hal ini penting agar implementasi kurikulum tetap konsisten dan terintegrasi, meskipun ada pemisahan.
4. Umpan Balik dan Evaluasi
Pemisahan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki Kurikulum Merdeka berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua.
Secara keseluruhan, meskipun ada perubahan struktural, prinsip-prinsip dasar dari Kurikulum Merdeka diharapkan tetap dapat diterapkan dengan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masing-masing kementerian.
Nasib Kurikulum Merdeka Setelah Ganti Menteri: Tantangan dan Harapan
Setelah pergantian menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), nasib Kurikulum Merdeka menjadi salah satu perhatian utama di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua.Â
Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, kini menghadapi tantangan baru dalam implementasinya di tengah dinamika politik dan kebijakan pendidikan.
1. Konteks Perubahan
Kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan tujuan untuk memberikan otonomi kepada sekolah dalam merancang proses pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal.Â
Namun, pergantian menteri sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan pengembangan kurikulum ini. Kata orang ganti menteri, ganti kurikulum.
2. Tantangan Implementasi
Setelah ganti menteri, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:
- Konsistensi KebijakanÂ
Dengan adanya pemimpin baru, ada kemungkinan munculnya kebijakan baru yang dapat mengubah arah Kurikulum Merdeka. Ketidakpastian ini dapat mengganggu proses adaptasi yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sudah mulai menerapkan kurikulum ini.
- Pelatihan dan Dukungan
Kurikulum Merdeka membutuhkan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi para pendidik. Jika kementerian baru tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pelatihan guru, maka implementasi kurikulum ini dapat terhambat.
- Persepsi dan Penerimaan
Berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, perlu memahami dan menerima prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Jika tidak, implementasinya bisa mengalami resistensi.
3. Harapan dan Peluang
Di tengah tantangan tersebut, ada beberapa harapan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan kelangsungan Kurikulum Merdeka:
- Komitmen Terhadap Pendidikan Berbasis Kualitas
Dalam menghadapi tantangan, penting bagi menteri yang baru untuk menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan yang berkualitas. Kurikulum Merdeka dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut jika diterapkan dengan baik.
- Partisipasi Stakeholder
Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
- Inovasi dalam Pembelajaran
Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi inovasi dalam metode pembelajaran. Dengan dukungan yang tepat, sekolah-sekolah dapat mengembangkan pendekatan yang kreatif dan relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Kesimpulan
Nasib Kurikulum Merdeka setelah pergantian menteri adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga mengandung potensi untuk perbaikan ke arah yang lebih baik.Â
Dengan adanya komitmen yang kuat dari kementerian baru, dukungan yang memadai untuk pendidik, dan partisipasi yang aktif dari semua pihak, Kurikulum Merdeka dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.Â
Masa depan pendidikan di Indonesia bergantung pada bagaimana kita semua, baik pemerintah, pendidik, maupun masyarakat, berkolaborasi untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Demikianlah kisah Omjay kali ini tentang Bagaimana Nasib Kurikulum Merdeka Setelah Kemdikbudristek Dipecah? Semoga bermanfaat buat pembaca kompasiana. Mari kita memberikan masukan yang kontruktif agar kebijakan pendidikan berpihak untuk semua. Education for all. Pendidikan untuk semua rakyat Indonesia.
Salam Blogger Persahabatan
Guru Blogger Indonesia
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
