Surat Edaran GTK Kemdikbudristek tentang Pengelolaan Kinerja Guru & Kepala Sekolah yang Menggembirakan Guru Non ASN

Mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa: 

• Sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM. 
• Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. 
• Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui Pusat Bantuan dalam aplikasi PMM, nomor telepon 177, atau alamat pos elektronik pengaduan@kemdikbud.go.id. 
• Aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN). Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-Kinerja BKN karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-Kinerja BKN secara berkala. 
• Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2023 dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. 

Membaca edaran di atas, masih diberi kesempatan 7 % guru ASN dan kepala sekolah untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 sampai tanggal 31 Maret 2024.

Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara: 

• Pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur Pengelolaan Kinerja di PMM 0559/B.B1/GT.02.00/2024 2 Februari 2024 dan aplikasi e-Kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. 
• Pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-Kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. 

Input sumber gambar dokpri

Mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah: 

• Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 (dua) semester setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. 
• Saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan, karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni 2024 adalah sampai akhir periode yaitu Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari-Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Pengaturan linimasa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. 
• Pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut: 

a) Pemberian TPP dalam periode Januari-Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari: 

i) aplikasi e-Kinerja BKN; dan/atau 

ii) sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b) Pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 (satu) semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja BKN, yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. 

• Pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan linimasa yang ditetapkan. 

Input sumber gambar dokpri

Seorang kawan menyampaikan 7 point penting dalam surat edaran di atas, yaitu:

Terlampir Surat Edaran Dirjen GTK tentang Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Poin-poin yang disampaikan pada Surat Edaran sbb :

• Platform Merdeka Mengajar bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi Guru dan Kepala sekolah melainkan alat bantu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi berkelanjutan
• Fitur pengelolaan kinerja pada PMM harus digunakan oleh Guru dan Kepala Sekolah ASN dan tidak diharuskan bagi Guru dan Kepala Sekolah non ASN
• Perencanaan SKP di PMM periode Januari-Juni 2024  diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2024
• ASN Guru dan Kepala Sekolah yg sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN
• Pemda melakukan pendampingan, pengawasan,  dan pembinaan kepada ASN Guru dan Kepala Sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM
• Mengenai aplikasi pemda untuk mengelola kinerja ASN diperinci pada surat terlampir
• Mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN Guru dan Kepala Sekolah diperinci pada surat terlampir

Demikianlah kisah Omjay kali ini dan Omjay ucapkan terima kasih telah membaca artikelnya. Semoga bermanfaat buat pembaca kompasiana. Khususnya semua guru di Indonesia. Baik guru ASN, dan Non ASN. Semoga ada kebijakan baru yang lebih mencerahkan guru di Indonesia.