Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Trilyun.
Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK . Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja
Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Sebarkan juga petisi ini di medsosmu
Terima kasih
Suhari Ete
Sebagai seorang guru di sekolah swasta, saya mendukung adanya petisi ini. Seharusnya Asuransi Jaminan Hari Tua tidak menunggu usia 56 tahun. Sebab kondisi penerima asuransi sangatlah beragam. Ada yang mereka terpaksa pensiun dini. Mereka terpaksa di PHK karena kondisi perusahaan di tempat mereka yang bangkrut atau ada masalah keuangan.
Beda halnya kalau pegawai negeri sipil (PNS) atau BUMN. Mereka digaji oleh pemerintah. Sehingga hari tuanya sudah terjamin dengan asuransi sesuai aturan PNS atau pegawai BUMN. Berbeda dengan kami sebagai pegawai swasta.
Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah menetapkan aturan yang membahagiaakan bagi penerima jasa asuransi BPJS. Berita terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun, sungguh berita yang tdidak membahagiakan. Seharusnya dilakukan sosialisasi dulu sebelum aturan itu ditandatangani. Keputusan untuk membuat petisi bagi saya sangat tepat.
Hal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sebaiknya dibatalkan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua mohon untuk ditinjau ulang. Berikan kami dari pihak swasta untuk memberikan saran dan masukan. Jadi jangan sepihak saja.
