Masih banyak guru yang belum lulus untuk menjawab soal UN. Masih banyak sarana belajar yang belum terpenuhi dengan baik. kalau gurunya saja belum lulus dalam mengajarkan soal UN, lalu bagaimana peserta didiknya?
Selama kualitas guru dan sarana belajar belum terpenuhi dan tersebar merata, maka sebaiknya UN tak dilaksanakan. Kalaupun harus dilaksnakan, tidak menentukan kelulusan siswa, tetapi hanya sebagai pemetaan saja. Dengan begitu pemerintah dapat mengambil langkah konkrit dan adil apabila ditemui banyak peserta didik yang tingkat kelulusannya rendah.
UN sebaiknya dilaksanakan bila pemerintah telah memenuhi janjinya untuk meningkatkan kualitas guru dan sarana belajar telah merata di seluruh Indonesia. Bila itu belum dipenuhi juga, jangan bikin kebijakan yang menyamaratakan UN dengan standar nasional. Sebab kenyataan di lapangan kualitas guru dan sarana belajar belum merata.
Saya mengutip tulisan mas Doni Koesoema A di kompas.com yang berjudul Tantangan Ilmuwan Pendidikan. Secara umum rekomendasi kluster pendidikan menegaskan kembali yang selama ini jadi perhatian publik di dalam negeri. Pertama, pengembangan profesionalisme guru baik dari segi pedagogis maupun teknis. Kedua, penekanan pada pengajaran yang menyentuh hati, memberi inspirasi, dan merengkuh semua siswa, bukan hanya segelintir anak pandai. Pendidikan mesti kasih kesempatan semua anak berhasil. Meminjam ungkapan Ken Soetanto: membuat anak buangan jadi rebutan. Ketiga, pendidikan merupakan sarana perubahan transformasi sosial masyarakat melalui pembentukan karakter, ekselensi akademis, dan keterampilan profesional vokasional. Keempat, kemitraan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Kerja sama pengembangan pendidikan mestinya sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Kelima, pemerataan pendidikan baik dalam hal akses dan kualitas didukung oleh infrastruktur yang dirancang untuk pendidikan berkelanjutan dengan kebijakan jangka panjang demi memastikan bahwa semua anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan.
Namun demikian, kebijakan pemerintah masih lebih baik dari kebijakan tahun kemarin. Saya paham benar bagaimana dinamika pergulatan teman-teman guru dan juga pembuat kebijakan.Memang seperti buah simalakama.
Kami para guru kemarin juga 'titip' pesan agar pembuat soal-soal UN benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dengan tujuan mengevaluasi bukan 'menjatuhkan' demi sekedar pencapaian 'mutu',pemahaman peserta didik lebih diutamakan. Sebaiknya tim pembuat soal selalu dievaluasi kinerjanya dan juga harus ada reformasi. Jangan terkesan itu-itu saja orangnya.
Memang UN masih dilematis. Tetapi kalau saya mau jujur, UN sebaiknya tidak ada saja sebelum pemerintah memenuhi janjinya. Lalu ujiannya pakai apa? Pakai Ujian Daerah saja. Bukankah setiap daerah ada kepala dinasnya? Dengan adanya otonomi daerah, sebaiknya daerah diberi kesempatan juga untuk mengelola ujian daerah buat sekolah-sekolah yang ada di daerahnya. Masalahnya, kalau ini diterapkan maka akan kebakaran jenggotlah kemendiknas.
Kalau mau tetap dilaksanakan, ya tak usah pusing-pusing mengukur nilai akhir kelulusan siswa. Serahkan saja semua kepada rapat dewan guru. Sebab dewan guru adalah forum tertingi di sekolah. Pemerintah harus percaya, bahwa kepala sekolah dan dewan guru akan berbuat yang terbaik bagi peserta didiknya. Kredibiltas sekolahpun akan dipertaruhkan bila para guru tak mampu mengamban amanah dengan baik.
Kalau pemerintah masih kekeh dengan pendapatnya, bahwa 60 % nilai UN dan 40% nilai UAS, maka sama saja pemerintah tak percaya lagi sama dewan guru. Benarkah demikian???
Salam Blogger Persahabatan
