[caption id="attachment_24736" align="alignleft" width="150" caption="Para Guru Sedang Mengikuti Seminar PTK"][/caption]
Membaca kompak cetak pagi ini, Jum'at 12 Nomber 2009 membuat saya harus jujur berkata bahwa sertifikasi guru belum tepat sasaran. Sebab, adanya sertifikasi guru bukan dijadikan sarana untuk benar-benar menjadi guru profesional dan bermartabat, tetapi sertifikasi guru hanya dijadikan ajang mencari tambahan penghasilan semata.
Saya baca pelan-pelan kompas cetak yang ada dihadapan saya,
Sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Guru yang telah lolos sertifikasi ternyata tidak menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan.
”Dari kajian yang dilakukan, ternyata motivasi para guru mengikuti sertifikasi umumnya terkait aspek finansial, yaitu segera mendapat tunjangan profesi,” kata Prof Dr Baedhowi, MSi dalam pidato pengukuhan guru besar Manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11).
Buat saya, apa yang disampaikan oleh pak Baedhowi ada benarnya, dan juga ada salahnya. Ada benarnya adalah kenyataan di lapangan guru yang mengikuti sertifikasi guru memang berharap banyak untuk lulus dan mendapatkan tunjangan sertifikasi yang besarnya satu bulan gaji. Hal ini jelas sangat menggiurkan. Bukan hanya profesi guru, Profesi apapun pasti akan berusaha untuk lulus karena iming-iming tambahan penghasilan satu bulan gaji.
Kalau tadi kita bicara benarnya, kini kita bicara salahnya.
Kesalahan utama dari pemerintah, dalam hal ini pejabat depdiknas adalah setelah sertifikasi guru, seharusnya para guru yang lulus dirangkul kembali dan diberikan pembekalan, sehingga ketika mereka menerima tunjangan ada beban moral yang harus dipikul bahwa mereka mendapatkan tunjangan dari uang rakyat. Pembekalan itu sendiri diberikan pada saat pengucuran dana sertifikasi guru dan disaksikan oleh para pejabat setempat. Bukan hanya sekedar transfer rekening.
Mohon Maaf bila ada yang tersinggung. Pengucuran dana sertifikasi guru inipun menimbulkan kecurigaan karena lama sekali prosesnya, sehingga banyak orang yang berprasangka buruk, bahwa uangnya diendapkan di bank dan mendapatkan bunga, yang katanya, Ssst... bunga itu untuk membiayai operasional para pejabat dan petugas sertifikasi guru di daerah. (jangan bilang-bilang ya!)
Untunglah dirjen PMPTK bekerja cepat, mengantisipasi permasalahan sertifikasi guru. Namun, kerja cepat itu masih terasa hanya di kota besar, dan belum menyentuh sampai ke kota-kota kecil. Apalagi bila berkas portofolio sampai hilang atau tercecer, maka guru dari daerah akan sangat sulit melacaknya. Jangankan guru dari daerah, guru dari Jakarta saja, masih banyak berkasnya tercecer atau hilang sehingga perlu mencari ke sana kemari mencari tahu. Termasuk saya sendiri yang pernah mengalaminya dan terpaksa ikut PLPG di Fakultas Teknik UNJ.
Kemampuan petugas yang menangani sertikasi guru masih lemah dan terlihat belum profesional dalam menangani data sertifikasi guru sehingga banyak data yang diinput lambat. Seharusnya bila data itu sudah ada di depan mata, maka proses penginputannya cepat. Tetapi kenapa lambat ya?
