Suatu ketika saya pergi ke PMPTK Senayan dan Pemda JakTim, Saya pernah bertanya kepada petugas yang menangani ini, dan nampaknya meraka saling tuding. Petugas di pusat menyalahkan daerah, dan petugas daerah menyalahkan petugas pusat. Tidak jelas sistem kerjanya sehingga kami para guru merasa menjadi korban dari ketidakprofesionalan para petugas itu. (Ini kritik mohon dicatat!)
Adanya pengumpulan berkas potofolio yang jutaan jumlahnya tentu harus dikelola secara baik, sehingga tidak ada data yang tercecer atau hilang. Perlu pula dibuat tanda terima berkas sehingga dapat dilacak bila data itu hilang. Apakah hilangnya di daerah ataukah di pusat?. Semua berkas bisa terlacak dengan baik.
Nampaknya sistem portofolio kurang pas dengan kondisi guru di Indonesia. Banyak guru yang akhirnya menjadi pendusta. Banyak guru yang berubah menjadi pemburu. Pemburu sertifikat seminar dan workshop dengan harapan bisa lulus sertifikasi guru. Mereka mengejar target agar bisa mencapai angka 85o point. Inilah kesalahan dari pemerintah yang hanya menilai kinerja guru dari sistem portofolio. Padahal ada cara lain yang bisa dinilai selain sistem portofolio untuk menilai kinerja guru. Silahkan bapak-ibu pejabat memikirkannya!. Saya bagian yang mengkritisinya saja, hehehehehe. (la iya la, kan para pejabat itu sudah digaji untuk mikir, hehehehehhe)
Saya Baca kembali koran kompas cetak hari ini,
Sertifikasi guru yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu sekaligus kesejahteraan guru sasarannya bisa menjangkau 2,7 juta guru. Namun, hingga saat ini baru sekitar 500.000 guru yang lolos sertifikasi dan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji.
Sebuah kajian untuk mengetahui kompetensi guru pascasertifikasi, yang dilakukan Baedhowi dan Hartoyo (tahun 2009), menunjukkan motivasi guru untuk segera ikut kompetensi bukanlah semata-mata untuk mengetahui tingkat kompetensi mereka, tetapi yang lebih menonjol adalah motivasi finansial.
Alasan para guru mengikuti sertifikasi, antara lain, agar mendapat tunjangan profesi, segera mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tunjangan untuk biaya kuliah, biaya pendidikan anak, merenovasi rumah, dan membayar utang.
Kenyataan menunjukkan bahwa sertifikasi saja tidaklah cukup sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru. Meski telah dinyatakan lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan profesi, bukan berarti guru telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan undang-undang.
Untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, pascasertifikasi perlu ada upaya sistematis, sinergis, dan berkesinambungan yang menjamin guru tetap profesional.
Memang harus diakui alasan finansial lebih dominan daripada  mewujudkan kompetensi guru dan menjadi guru profesional. Di sinilah peran pemerintah untuk membimbing para guru agar mampu menjadi guru yang sesuai dengan harapan undang-undang. Ini merupakan tantangan bagi para pejabat yang berkepentingan dengan sertifikasi guru agar mengevaluasi secara seksama apa yang telah dilakukan. Sertifikasi jelas belum memenuhi sasaran yang diharapkan. Sertifikasi baru memperbaiki kondisi finasial para guru dan belum mewujudkan kompetensi yang diharapkan.
Semoga saja, ditemukan formula baru dalam sertifikasi guru sehingga semua guru merasa terpuaskan dan terlayani dengan baik. sebab banyak guru yang tidak sabar dan geram melihat mereka yang lulus tidak lebih baik dari dirinya, dan yang lebih parah lagi ada yang lulus sertifikasi guru sementara jam mengajarnya hanya sedikit. Di sinilah terlihat bahwa sistem dengan portofolio belum melihat wajah asli dari kinerja guru.
