Mohon tunggu...
Wifqi Rahmi
Wifqi Rahmi Mohon Tunggu... Guru - Mahasiswa S3 Ilmu Kependidikan Undiksha Singaraja Bali

Saya adalah seorang Kepala Madrasah di sebuah madrasah negeri di Kabupate Jembrana. Hoby saya adalah badminton. Saya tertarik dengan dunia pendidikan, sain dan teknologi. saat ini saya sedang menempuh program doktoral (S3) di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali .

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Integrasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Kurikulum Pendidikan Nasional

28 November 2024   12:00 Diperbarui: 28 November 2024   12:06 328
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
*Sumber : Dokumentasi MTsN 3 Jembrana Bali

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini tidak hanya membutuhkan seperangkat institusi politik, tetapi juga dukungan budaya demokrasi yang kokoh. Budaya ini dapat terbangun melalui pendidikan, yang menjadi sarana utama dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat. Pendidikan memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Kurikulum pendidikan nasional memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi muda, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Namun, proses integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi konsep, implementasi, hingga hambatan budaya dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis cara-cara strategis yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan nasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya.

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pendidikan

Nilai-nilai demokrasi yang harus ditanamkan melalui pendidikan meliputi: (1) Kebebasan Berpendapat, Demokrasi menuntut adanya kebebasan untuk menyampaikan pandangan. Dalam pendidikan, kebebasan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan diskusi, debat, atau forum siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar menyampaikan ide tetapi juga menerima pendapat orang lain; (2) Kesetaraan, Prinsip kesetaraan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan kesempatan belajar. Pendidikan inklusif, yang menghargai keberagaman siswa dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, menjadi contoh nyata penerapan nilai kesetaraan; (3) Partisipasi Aktif, Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui pendidikan, siswa dilatih untuk menjadi individu yang berperan serta dalam kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, atau pemilihan ketua kelas, sehingga mereka memahami pentingnya kontribusi dalam pengambilan Keputusan; dan (4) Toleransi, Dalam konteks keberagaman Indonesia, toleransi menjadi nilai yang sangat penting. Pendidikan dapat menjadi wadah untuk mengajarkan siswa menghargai perbedaan pandangan, agama, dan budaya melalui kegiatan seperti dialog antaragama atau pembelajaran multikultural.

Strategi Integrasi Nilai Demokrasi dalam Kurikulum

  • Mengintegrasikan dalam Mata Pelajaran
    Mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dijadikan platform utama untuk mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, pendekatan ini harus lebih dari sekadar penyampaian teori; harus ada praktik yang mengajarkan bagaimana siswa dapat berperilaku demokratis. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat diajak mempelajari peristiwa penting yang menunjukkan perjuangan demokrasi di Indonesia, seperti pergerakan nasional atau reformasi 1998.
  • Pembelajaran Berbasis Partisipasi Aktif
    Pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) mendorong siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara kolektif. Contoh konkret adalah proyek simulasi pemilu, di mana siswa memerankan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara, kandidat, hingga pemilih.
  • Pemilihan Ketua OSIS sebagai Praktik Demokrasi
  • Salah satu kegiatan yang dapat mengajarkan siswa tentang demokrasi secara langsung adalah pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana proses demokrasi berjalan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemilihan. Siswa dilatih untuk memilih calon pemimpin mereka dengan pertimbangan rasional dan partisipatif. Kegiatan ini juga mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai pilihan orang lain serta bagaimana menjalankan proses pemilihan dengan adil dan transparan. Selain itu, pemilihan ketua OSIS dapat menjadi ajang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, berbicara di depan umum, dan bekerja dalam tim---semua merupakan elemen penting dalam demokrasi.
  • Ekstrakurikuler Sebagai Pendukung Nilai Demokrasi
    Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub debat, dan kelompok kepemimpinan menyediakan ruang bagi siswa untuk berlatih menjadi pemimpin demokratis. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung bagaimana menjalankan demokrasi dalam skala kecil, seperti membuat peraturan bersama atau menyelesaikan konflik secara damai.
  • Pendekatan Interdisipliner
    Nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan tidak hanya dalam PPKn tetapi juga dalam mata pelajaran lain. Misalnya, dalam pelajaran seni, siswa dapat diajak membuat karya yang mengangkat tema toleransi atau keadilan sosial. Dalam matematika, siswa bisa belajar pentingnya logika dalam pengambilan keputusan, yang merupakan salah satu elemen dasar demokrasi.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Meskipun strategi-strategi tersebut menjanjikan, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan: (1) Kurangnya Pelatihan Guru, Banyak guru belum memahami prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Akibatnya, pengajaran sering kali bersifat teoritis dan tidak melibatkan praktik nyata. Solusinya adalah memberikan pelatihan guru secara berkelanjutan tentang pengajaran nilai-nilai demokrasi dengan pendekatan kreatif dan kontekstual; (2) Resistensi Budaya Lokal, Beberapa nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, mungkin bertentangan dengan budaya lokal yang cenderung hierarkis. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan berbasis budaya lokal diperlukan, misalnya dengan menjelaskan bagaimana demokrasi dapat sejalan dengan nilai kearifan lokal. (3) Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan, Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran berbasis partisipasi aktif, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, seperti akses ke teknologi dan bahan ajar yang mendukung pembelajaran demokrasi; dan (4) inimnya Evaluasi dan Monitoring' Program integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan sering kali kurang dievaluasi secara menyeluruh. Dibutuhkan sistem monitoring yang melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah untuk memastikan nilai-nilai ini benar-benar dipahami dan diterapkan.

Penutup
Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum pendidikan nasional adalah upaya strategis untuk membangun masyarakat yang plural, toleran, dan inklusif. Dengan pendekatan yang terintegrasi dalam mata pelajaran, metode pembelajaran yang aktif, serta dukungan kegiatan ekstrakurikuler seperti pemilihan ketua OSIS, pendidikan dapat menjadi fondasi utama pembentukan budaya demokrasi di Indonesia. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran akademik tetapi juga wahana pembentukan karakter warga negara yang demokratis.

Daftar Pustaka

Dahl, R. A. (2000). On Democracy. Yale University Press.

Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Macmillan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun