Ketika 100 Daerah "Ngiri" dengan DKI Jakarta

7. Papua Barat

Pilkada tingkat Kabupaten (76 daerah):

1. Mesuji
2. Lampung Barat
3. Tulang Bawang
4. Bekasi
5. Banjarnegara
6. Batang
7. Jepara
8. Pati
9. Cilacap
10. Brebes
11. Kulonprogo
12. Buleleng
13. Flores Timur
14. Lembata
15. Landak
16. Barito Selatan
17. Kotawaringin Barat
18. Hulu Sungai Utara
19. Barito Kuala
20. Banggai Kepulauan
21. Buol
22. Bolaang Mongondow
23. Kepulauan Sangihe
24. Takalar
25. Bombana
26. Kolaka Utara
27. Buton
28. Boalemo
29. Muna Barat
30. Buton Tengah
31. Buton Selatan
32. Seram Bagian Barat
33. Buru
34. Maluku Tenggara Barat
35. Maluku Tengah
36. Pulau Morotai
37. Halmahera Tengah
38. Nduga
39. Lanny Jaya
40. Sarmi
41. Mappi
42. Tolikara
43. Kepulauan Yapen
44. Jayapura
45. Intan Jaya
46. Puncak Jaya
47. Dogiyai
48. Tambrauw
49. Maybrat
50. Sorong
51. Aceh Besar
52. Aceh Utara
53. Aceh Timur
54. Aceh Jaya
55. Bener Meriah
56. Pidie
57. Simeulue
58. Aceh Singkil
59. Bireun
60. Aceh Barat Daya
61. Aceh Tenggara
62. Gayo Lues
63. Aceh Barat
64. Nagan Raya
65. Aceh Tengah
66. Aceh Tamiang
67. Tapanuli Tengah
68. Kepulauan Mentawai
69. Kampar
70. Muaro Jambi
71. Sarolangun
72. Tebo
73. Musi Banyuasin
74. Bengkulu Tengah
75. Tulang Bawang Barat
76. Pringsewu

Pilkada tingkat kotamadya (18 daerah):

1. Banda Aceh
2. Lhokseumawe
3. Langsa
4. Sabang
5. Tebing Tinggi
6. Payakumbuh
7. Pekanbaru
8. Cimahi
9. Tasikmalaya
10. Salatiga
11. Yogyakarta
12. Batu
13. Kupang
14. Singkawang
15. Kendari
16. Ambon
17. Jayapura
18. Sorong

SAYA TIDAK PERCAYA kalau keriuhan Pilkada DKI hanya ada di ibukota RI tersebut, sekalipun saya (setengah) setuju dengan anggapan bahwa ibukota negara dapat menjadi parameter atau gambaran situasi Pilkada secara nasional. Mengapa baru setengah setuju? Karena saya merasa bahwa anggapan tersebut juga tidak (belum) sepenuhnya tepat. Jika ingin mendapatkan gambaran suasana PIlkada secara nasional, maka setidaknya 60-70 persen dari berita seputar Pilkada juga "melibatkan" daerah-daerah lain yang juga mengadakan Pilkada serentak.

Jujur saja, saya terkadang merasa BOSAN membaca atau menonton berita seputar Pilkada 2017 yang katanya serentak, tetapi hampir selalu didominasi oleh berita dari DKI Jakarta. Saya rasanya ingin berteriak: "DKI Jakarta lagi ... DKI Jakarta lagi ...!!!"

PILKADA DI SERATUS DAERAH LAIN JUGA PERLU DIBERITAKAN 

Menurut saya, Pilkada DKI mendapatkan porsi berita yang terlalu banyak sehingga daerah-daerah lain menjadi terabaikan. Jika muncul di berita menyoal Pilkada di daerah selain DKI Jakarta, biasanya hanya akan muncul di stasiun televisi lokal. Jika muncul di stasiun televisi nasional, porsinya masih sangat kecil dibanding pemberitaan Pilkada DKI Jakarta.

Jika di DKI Jakarta ramai soal pemberitaan terkait Pilkada yang diramaikan dengan black campaign, perlakuan bersifat SARA, juga adanya laporan ini dan itu terhadap calon petahana, saya masih belum membaca apa yang sesungguhnya terjadi di daerah-daerah lain (semoga kesimpulan ini muncul hanya karena saya "kurang baca", bukan kondisi sebenarnya).

Pilkada 2017 belum dapat dikatakan serentak jika porsi berita hanya berkutat di DKI Jakarta, atau beberapa daerah lain yang sudah "terkenal" seperti Banten, DIY, Bangka Belitung, atau Batang. Bagaimana dengan daerah-daerah lain seperti Bener Meriah, Pidie, Simeulue, Tebo, atau Pringsewu?