Masyarakat penyewa atau panitia sebuah perjalanan, tentu tidak semuanya paham dan sempat untuk memeriksa legalitas PO dan memastikan kelayakan bus yang dipakai. Bahkan, di era sekarang lebih banyak deal dilakukan secara online atau melalui telepon.
Pengguna tinggal bayar DP via transfer dan bus pun datang pada saat hari H. Jika apesnya bus yang datang terlihat "buluk" sekalipun, pengguna kebanyakan akan terpaksa tetap menggunakan bus tersebut karena mencari pengganti saat itu juga bakal membuat perjalanan tertunda atau bahkan batal. Sebuah dilema yang tidak mengenakkan.
Peran pihak yang berwenang sebenarnya teramat dinanti untuk membuat kebijakan sekaligus tegas melarang operasional PO "abal-abal" dan mencegah bus yang tak laik jalan bisa mengangkut penumpang.
Dari kejadian kecelakaan di Subang, warganet ada yang heran mengapa plat nomor bus tersebut "AD" atau dari wilayah Solo padahal penyewa bus dan tujuan perjalanan di area Jawa Barat.
Namun, sebenarnya itu hanya salah satu indikasi bahwa pihak PO sepertinya membeli bus bekas dan belum sempat balik nama. Hal ini mirip dengan bus pariwisata "ngebul" yang pernah saya tumpangi, nyari PO-nya di Bandung, eh yang datang bus berplat nomor "AA".
Berbeda dengan bus-bus antar kota antar provinsi (AKAP) reguler yang belakangan ini berlomba-lomba memberikan service terbaik dan bus-bus yang baru dan canggih, PO khusus pariwisata yang bermodal cekak justru bersaing dengan memberikan harga murah tapi risiko yang entah bagaimana nantinya.
Manajemen yang amburadul, kondisi bus yang tidak sehat, hingga kru bus yang kurang profesional adalah sederet penyakit yang mesti ditertibkan oleh pihak yang berwenang. Lebih baik tutup dan jangan berikan izin operasional untuk PO macam ini.
