A. Latar BelakangÂ
     Pengertian demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan wewenang kepada parlemen untuk menjalankan tugas-tugas negara. Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat dalam menunjuk sseorang perdana menteri. Bahkan, parlemen memiliki legitimasi untuk menggulingkan pemerintahan di suatu negara. Tentu saja, ini berbeda dengan Demokrasi Presidensial yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden dan perdana menteri. Salah satu contohnya adalah perubahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi presidensial.Â
     Perubahan ini terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan di antara lembaga - lembaga pemerintahan, kekuasaan presiden menjadi lebih dominan dibandingkan dengan parlemen. Hal ini berdampak pada bentuk sistem pemerintahan di Indonesia.Â
B. Ciri - ciri Demokrasi ParlementerÂ
     1. Perdana menteri bertanggung jawab secara langung dalam memimpin pemerintahan.Â
     2. Presiden atau raja berperan sebagai kepala negara
     3. Presiden, yang menyatakan badan eksekutif, dipilih secara konsensus oleh badan legislatif (parlemen).
     4. Perdana menteri memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dalam pemerintahan.
     5. Badan legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan untuk menggulingkan badan eksekutif  (presiden)Â
C. Kabinet NatsirÂ
      Natsrir, dalam pembentukan kabinet ini, bermaksud membentuk kabinet dengan dukungan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional serta dukungan sebesar mungkin dari parlemen (Noer, 1987:203)Â
  Susunan Kabinet Natsir terdiri dari atas koalisi partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, seiring waktu, lantaran tidak diikutkan dalam pembentykan struktur Kabinet, PNI memilih memisahkan diri.Â
D. Program kerja kabinet NatsirÂ
   1.  Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
   2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah.
  3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
  5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
E. Penyebab jatuhnya Kabinet NatsirÂ
   penyebab jatuhnya Kabinet Natsir pada tahun 1951 adalah kabinet tersebut mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat . Penyebab lain adalah adanya rasa kecewa dari daerah serta banyaknya mosi tidak percaya kepada Kabinet Natsir. Sekumpulan masalah tersebut kemudian membuat Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 21 Maret 1951.
F. Kabinet SukimanÂ
   Â
  Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952.Â
G. Program kerja Kabinet SukimanÂ
- Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara
- Berusaha memakmurkan rakyat dan membarui hukum agrarian (sesuai kepentingan petani)
- Mempercepat persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah R
H. Penyebab jatuhnya Kabinet SukimanÂ
   1.  Ketidakharmonisan Hubungan antara Pemerintah dan Pihak Militer
   2. Krisis Moral
   3. Krisis Kebijakan Luar Negeri
I. Kabinet WilopoÂ
  Â
  Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.Â
J. Program kerja Kabinet WilopoÂ
   Dalam NegeriÂ
- menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD;
- meningkatkan kemakmuran rakyat;
- meningkatkan pendidikan rakyat;
- pemulihan stabilitas keamanan negara.
    Luar NegeriÂ
- penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
- pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
- menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
K. penyebab jatuhnya Kabinet WilopoÂ
- Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
- Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Hal tersebut dipandang akan membahayakan kedudukan partai politik.
L. Kabinet Ali Sastroamijoyo 1
      Latar belakang Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dibentuk setelah Kabinet Wilopo jatuh pada 3 Juni 1953. Kabinet yang dipimpin sebelum Ali memilih mengundurkan diri setelah mengalami beberapa masalah dalam kerja-kerjanya.Â
M. program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo 1Â
   1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran.
   2. Menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dengan segera.
   3. Membebaskan Irian Barat secepatnya.
   4. Melaksanakan politik bebas-aktif
N. peyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo 1 Â Â Â Â
- Konflik antara PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet.
- Terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
- Terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI AD.
- Maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk.
Sumber :Â
https://tirto.id/program-kerja-kabinet-sukiman-sejarah-susunan-penyebab-jatuhnya-gned
https://tirto.id/sejarah-kabinet-wilopo-susunan-program-kerja-akhir-kekuasaan-goBl
 https://tirto.id/sejarah-kabinet-ali-sastroamijoyo-i-program-penyebab-jatuhnya-goBH
Nama : Wichdahtul Aufa Q (R4B))
Npm : 202215500079
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H