Apakah Influencer/Endorser Trading Ilegal Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Hukum?

Baru-baru ini sangat ramai diperbincangkan mengenai dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo yaitu yang diduga dilakukan Indra Kenz. Terakhir juga Pihak Kepolisian telah menahan Doni Salmanan terkait dengan kasus dugaan yang sama melalui platform Quotex. Kedua Orang ini diduga bukan hanya sekedar sebagai Influencer/Endorser tetapi sebagai Afiliator.

Atas ramainya dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner ini, Satgas Investasi juga mengambil tindakan dengan akan dilakukannya pemanggilan terhadap sejumlah Infulencer-infulencer/Endorser lainnya yang pernah mempromosikan Platform opsi biner yang ilegal tersebut.

Sebelum menjelaskan pertanggungjawaban hukum dari Influencer/Endorser ini perlu Penulis jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara Influencer/Endorser dengan Afiliator yaitu :

Dalam artikel ini https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220309165730-21-321444/soal-indra-kenz-cs-apa-beda-influencer-affiliator Pihak Satgas Investasi menjelaskan bahwa yang pada intinya menerangkan :

"Affiliator adalah orang yang merekrut dan atau mereferensikan platform binary option kepada pengguna baru.

"Mereka menggunakan kode affiliasi sehingga setiap pengguna yang menggunakan kode afiliasi untuk melakukan registrasi menjadi downline dari affiliator tersebut". Sedangkan Influencer/Endorser belum tentu menjadi Affiliator tetapi Affiliator sudah pasti Influencer.

Lantas bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban hukum bagi Endorser ini?

Kalau ditinjau dari Hukum Pidana kita, Influencer/Endorser ini mungkin saja dapat diminta pertanggungjawaban mengenai kejahatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUH Pidana yang menyebutkan : 

"Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

Kalau dapat dianalisa dari unsur Pasal tersebut terutama dalam ayat 2, kita dapat terlebih dahulu untuk melihat tindakan Influencer/Endorser yaitu jika sebelumnya si Influencer/Endorser tidak mengetahui bahwa produk/platform yang di endors adalah ilegal maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berikutnya dapat kita tinjau dari pertanggungjawaban secara Perdata, apakah Influencer/Endorser dapat dimintakan pertanggungjawaban?

Kalau mengenai pertanggungjawaban Perdata ini, kemungkinan besar dapat ditentukan itu terlebih dahulu mengacu berdasarkan kontrak atau kesepakatan antara pihak Pelaku Usaha dengan Influencer/Endorser.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban dari segi perlindungan konsumen tidak berbeda jauh dengan pertanggungjawaban pidana hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana pengetahuan Influencer/Endorser ini tentang kebenaran dan informasi produk/platform yang akan dipromosikan, jika Influencer/Endorser tidak mengetahui informasi bahwa produk/platform yang akan dipromosikan adalah tidak benar dan menyesatkan maka mestinya Influcer/Endorser tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Karena seyogyanya Influencer tidak memiliki kapabilitas untuk memastikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan sebagaimana yang dijelaskan juga dalam artikel ini https://swa.co.id/swa/my-article/tanggung-jawab-endorser.

Demikian penjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum atas Influencer/Endorser atas Trading Ilegal, jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Penulis melalui :

Instagram/Twitter : @wenrohaloho 

Terima Kasih.

Penulis : Wenro Haloho, S.H. (Praktisi Hukum)