PTKP memberikan batasan pada besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Batas ini disesuaikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan.
Sebagai contoh:
- PTKP untuk individu lajang berbeda dengan individu yang sudah menikah atau memiliki tanggungan anak.
- Jumlah PTKP mempengaruhi seberapa besar penghasilan yang dapat dikenakan pajak.
Baca Juga: https://www.smrkonsultan.com/pajak-penghasilan-pasal-25-panduan-cara-menghitungÂ
5. Laporan PPh Pasal 21
Pemberi kerja wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Selain itu, pemberi kerja juga harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak kepada karyawan setiap akhir tahun.
6. Sanksi bagi Pelanggaran
Jika terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam penyetoran PPh Pasal 21, baik karyawan maupun pemberi kerja dapat dikenakan sanksi denda atau bunga.
7. Optimalisasi PPh Pasal 21
Perusahaan atau pemberi kerja dapat menggunakan perencanaan pajak yang baik untuk mengoptimalkan penghitungan PPh Pasal 21. Hal ini bisa membantu dalam efisiensi pajak dan penghematan biaya.
Kesimpulan
PPh Pasal 21 merupakan pajak penting yang berlaku bagi setiap individu yang bekerja di Indonesia. Pemahaman tentang bagaimana pajak ini dihitung, siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan, serta kewajiban pelaporan sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang baik. Menggunakan jasa konsultan pajak atau software akuntansi yang tepat juga dapat memudahkan proses pengelolaan PPh Pasal 21.
