Sri Mulyani Membuat Kita Belajar Lagi Tentang Sistim Kabinet Presidensiil

Padahal Pemerintah baru memberitahu DPR bahwa LPS itu sudah mengucurkan Rp. 6,7 trilyun untuk mem-bail out Bank Century pada Pertemuan Panitia Anggaran DPR dengan Menkeu di Hotel Sheraton Bandara pada tanggal 1 Agusuts 2009.

Menkeu dapat dipidanakan karena telah melanggar ketentuan UU Keuangan Negara ini.

Itu sebabnya, DPR mengajukan hak angket untuk menelusur kenapa “bail out” yang sebesar ini disembunyikan begitu lama dan tidak pernah dimintakan persetujuan DPR

Ini link-nya :
http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/16/century-lagi-banyak-sekali-aturan-hukum-yang-dilanggar/

3. Untuk Presiden SBY :
a) Harap disimak Konperensi pers Sri Mulyani di Gedung Djuanda Kemenkeu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 bahwa SISTIM KETATANEGARAAN YANG KITA ANUT ADALAH SISTIM KABINET PRESIDENSIIL - artinya Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden - secara khusus Sri Mulyani  menyatakan bahwa keputusan untuk mem-bail out Bank Century sudah dikonsultasikan dan sepertujuan Presiden

b) Masalah menjadi ruwet ketika Jubur Istana : Julian Adrian Pasha menyatakan bahwa Presiden tidak tahu menahu soal bail out Bank Century (JURNAL NASIONAL, Kamis tanggal 24 Desember 2009 halaman 1 : PRESIDEN TIDAK TAHU MENAHU SOAL "BAIL OUT" BANK CENTURY)

Banyak orang menilai, Sri Mulyani dikorbankan oleh SBY

c) Ketika akhirnya Presiden SBY menyatakan SAYA BERTANGGUNG JAWAB .... sudah terlambat sekali .... Budiono dan Sri Mulyani sudah babak belur di Pansus Angket Century

Ini link-nya :
http://polhukam.kompasiana.com/2010/03/05/mengkritisi-pidato-presiden-sby-soal-skandal-bank-century-apa-yang-salah/

Kasus ini adalah kasus pembelajaran ketatanegaraan yang baik, dimana DPR dan Menkeu Sri Mulyani meletakkan posisinya dan tanggung jawabnya sesuai dengan sistim presidensiil dimana Presiden SBY hendaknya belajar untuk secepatnya mengambil alih tangung jawab sebagai pimpinan Kabinet Presidensiil dan tidak membiarkan "bola liar" bergerak kemana-mana