Langkah Airlangga Hartarto dalam Masalah Kepailitan Sritex Sudah Tepat

 Tugas berat sudah menanti pemerintah dalam bidang ekonomi. Sejumlah masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat khususnya bidang industri dan ketenegakerjaan langsung menghadang. Hal itu dapat dilihat dari kasus putusan kepailitan yang harus diterima perusahaan Garmen raksasa PT Sritex Solo. Selain isu keuangan dengan beban utang jumbo yang mendekat Rp1 triliun. Para pekerjanya yang berjumlah tidak kurang dari 50 ribu orang  yang bekerja dan turut terdampak, juga menjadi persoalan yang tak kalah rumit jika hanya diselesaikan dengan pendekatan biasa.

Maka respon yang diberikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada menteri terkait dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dianggap sudah tepat. Ini tak lain karena  jika persoalan ini hanya diselesaikan secara formal, maka akibat yang akan timbul bisa menjalar kemana-mana dan bukan tidak mungkin akan turut mengganggu stabilitas serta keberlangsungan ekonomi.

Menurut sejumlah pengamat, komitmen pemerintah yang menegaskan bahwa tidak akan ada PHK di perusahaan tersebut menyusul putusan pailit yang telah dijatuhkan menjadi gambaran dari perhatian besar terhadap nasib pekerja yang terdampak dalam masalah ini. Seperti dinyatakan pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara, Syafrizal Helmi,  langkah  yang pemerintah ini merupakan wujud  komitmen positif khususnya dalam  menjaga stabilitas di masyarakat "Ini langkah bijak pemerintah dalam mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Syafrizal Helmi.
 
DIkatakannya lagi bahwa instruksi presiden Prabowo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bertindak dalam upaya menyelamatkan  PT Sritex yang dimulai dengan menyelediki serta membuka ruang diskusi dengan para kurator terkait perusahaan tersebut adalah langkah tepat. "Ini menjadi gambaran dari keinginan pemerintah untuk menyelamatkan PT Sritex yang diawali dengan wacana pembukaan berbagai pilihan maupun skema dengan tujuan agar aktivitas ekspor-impor tetap berjalan selama proses pemulihan juga sudah tepat," jelasnya.

Untuk itu, dirinya melihat jika langkah yang sudah diambil ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang bertujuan agar stabilitas industri tekstil nasional bisa terjaga. Sehingga PT Sritex yang sejatinnya adalah perusahaan besar diharapkan dapat kembali bangkis dan kembali memberi kontribusi  kepada  perekonomian. "Ini kuncinya ada pada bagaimana evaluasi kebijakan yang mungkin berpengaruh terhadap industri tekstil nasional,"tambahnya.

JIka kemudian ada kebijakan yang berakibat pada terjadinya gangguan dalam rantai pasok maupun penumpukan kontainer, maka evaluasi harus dilakukan agar adanya kepastian dalam proses ekspor-impor bisa terus berlangsung.