Airlangga Hartarto dan Target Pemerintah untuk 98 Persen Inklusi Keuangan Tahun 2045

  Pemerintah sudah mematok target inklusi keuangan di masyarakat mencapai angka 98 persen pada tahun 2045 mendatang.  Trend kearah itu juga sudah berjalan sesuai rencana karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sehingga pada akhir tahun 2024 ini angka yang hendak diraih untuk program tersebut adalah sebesar 90 persen pada akhir tahun ini. Untuk bisa menggapai upaya tersebut beragama inisiatif telah dilakukan secara kolaboratif antara bidang dan lembaga terkait. Terakhir, kerjasama sama secara sinergis dalam  mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dibawah pimpinan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

"Peningkatan angka yang sudah lebih dari 80 persen dan ditarget menjadi 90 persen pada akhir tahun ini merupakan buah kerja keras dan kerja sama seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),"  papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI, dalam peluncuran program GENCARKAN atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan  di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dalam ruang lingkup tugasnya,  DNKI telah menyelenggarakan berbagai aktifitas dan kegiatan bidang peningkatan inklusi keuangan. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan beragam kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau tidak kurang dari 10 juta peserta. Ada pula program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar di Indonesia.

Dari kelompok pelalu usaha, ada pula program untuk memberdayakan aset tak wujud dan membantu masyarakat maupun UMKM guna mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan formal. Sementara inovasi pada sisi teknologi khususnya sistem pembayaran telah dilakoni 45 juta lebih pengguna  uang elektronik serta QRIS yang jika diakumulasi jumlahnya mencapai  tidak kurang dari 156,4 juta pengguna. "Dengan layanan keuangan digital dan fintech yang terus berkembang memberi peluang bagi terjadinya perluasan akses untuk layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya," ungkap Menko Airlangga.

Tak cuma itu, sejumlah program dalam bentuk bantuan pemerintah non tunai atau e-wallet membuat inklusi keuangan nasional juga mengalami kenaikan. Wujud bantuan tersebut bisa dilihat antara lain dalam Program Keluarga Harapan (PKH)  dengan penyaluran bantuan kepada tidak kurang dari  9,16 juta KPM. Ada juga Prakerja dengan penerima manfaat sebanyak 18 juta orang, atau program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang mampu menyentuk tidak kurang dari  43 juta debitur yang jumlah kredit disalurkan mencapai angka Rp449 triliun. Sementara bidang pertanian ada pula Kartu Tani dengan jumlah penerima saluran sebanyak  10,69 juta petani, maupun KIP Kuliah kepada  666,7 ribu mahasiswa. Belum lagi program lain seperti BOS Non Tunai maupun Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan rentang kelompok penerima yang sudah begitu luas, maka pada tahun depan surveinya bisa dilakukan secara menyeluruh, tak cuma produk yang dipegang OJK semata, namun juga program lain pemerintah. Karena program tersebut juga dimaksudkan sebagai pendorong ragam jasa servis yang dilaksanakan setiap tahun dengan angka yang juga relatif besar,"imbuhnya.

Sementara untuk isu dukungan kebijakan dalam hal perlindungan konsumen dan regulasi agar masyarakat bisa menikmati layanan berkualitas juga diperkuat. Ini tak lain karena pada sisi yang berbeda, masih ada sejumlah tantangan yang perlu mendapat penyelesaian, seperti adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.