 Selesainya program pendataan Kebijakan satu peta tunggal (One Map Policy) memberi ruang bagi pemerintah untuk mengakselerasi berbagai program lain sperti PSN  (Proyek Strategis Nasional)  dan pengembangan KEK (Kawasan EKonomi Khusus), yang juga menjadi tujuan kongkret dan rencana dalam target RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045.Â
Dengan hadirnya satu peta tunggal tersebut, perencanaan pembangunan yang menjadi bagian dalam kebijakan nasional akan mengacu kepada  data spasial yang akurat.  Manfaat tersebut tak cuma bisa dirasakan pemerintah, masyarakat juga bisa merasakan hal serupa dalam implementasi Kebijakan Satu Peta melalui akses informasi yang disediakan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% (yoy) pada triwulan 1 tahun 2024 dan termasuk 3 besar diantara negara G20. Â
Selain itu target dengan RPJN 2025-2045 yang memberi penekanan khusus kepada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi  di kisaran 6- 7%  serta  target investasi yakni  1.900 triliun rupiah pada tahun 2025, yang itu menjadi sebuah tantangan karena menjadi bagian bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dollar USD.Â
" Target itu yakin akan bisa tercapai, karena dengan keberadaan satu peta tunggal ini aspek perzinan yang selama ini jadi masalah dalam OSS (Online Single Submission) akan banyak terurai khususnya yang berkaitan dengan tata ruang. Sehingga keberadaan satu peta ini menjadi signifikan dalam bagian program PSN serta pengembangan KEK,"kata Menko Airlangga saat Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Sejak pertama kali diluncukan pada tahun 2018, kebijakan satu peta tunggal ini telah memberi manfaat sangat banyak, karena hingga Juli 2024,  pemerintah telah menyelesaikan 151 peta tematik  dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi.  Kebijakan ini juga turut mengatasi tumpang tindih data dan mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas  19,97 juta hektar. Sehingga menurut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini masyarakat harus segera mendapat informasi agar perluasan manfaat kebijakan ini bisa disarakan secara langsung, karena sejak dari peluncuran secara resmi Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 ini, masyarakat sudah punya kesempatan untuk mendapat akses dan informasi yang terdapat di dalamnya. "Selain peresmian portal ini, sejumlah rekomendasi juga turut kami susun terkait keberlanjutan program ini dalam bentuk Buku Putih yang bertemakan 'Shaping a Unified Future Beyond 2024'," imbuh Menko Airlangga.
Buku putih atau  White Paper tersebut berisikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Â
Sementara  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir mewakili presiden Joko Widodo sekaligus presiden terpilih untuk periode 2024-2029 dalam sambutannya menyatakan jika kebijakan satu peta tunggal ini akan mampu  menghadirkan efisiensi sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan atau ruang sehingga dengan demikian proses pembangunan bisa cepat dilakukan. Â
Karena menurutnya lagi, aspek kecepatan elemen  elemen dari pemerintahan efektif, apalagi ditengah  kondisi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu. Maka, negara negara  yang bisa dapat memberi  kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan baik akan sangat berpeluang dalam meraih investasi,"  ujar Prabowo Subianto.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
