Airlangga Hartarto dan Isu Pembiayaan dalam Transisi Energi Baru

 

Penggunaan energi hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan adalah keniscayaan yang tak bisa ditunda lagi. Namun pekerjaan rumah untuk sampai ke arah sana dimana penggunaan sumber energi ini sebagai pengganti bagi BBM fosil masih banyak yang harus diselesaikan. Proses dan transisinya tidak semata berbicara tentang peralihan mesin penggeraknya, namun juga berlaku pada aspek terkait lain seperti kesiapan industri pendukung, infrastruktur sampai kepada masyarakat pengguna. Karena untuk bisa ke arah sana,  nilai ekonomi yang harus  tersedia juga tidak sedikit, mengingat transformasi teknologi yang ada di dalamnya juga berkaitan dengan nasib industri serta nilai  besar ekonomi satu negara juga turut menjadi faktor penentu.  Sehingga isu yang mengemuka tak lagi sekedar bagaimana proses tersebut berjalan mulus, namun juga berhubungan kepastian proses yang hendak dilalui, karena semuanya sudah naik kelas menjadi isu keamanan dalam negeri sebuah negara.

Maka, dalam kaitan energi sebagai bagian dari isu keamanan,  Indonesia telah menyadari bahwa hal ini pasti akan memunculkan tarik-menarik kepentingan banyak negara.  Adu kepentingan yang jika tidak dikelola secara hati-hati bisa berujung konflik yang pada akhirnya justru akan merugikan semua pihak.   Secara lebih spesifik, karena ini menjadi masalah global, maka mekanisme pembiayaan dalam pengembangan teknologi  Energi Baru Terbarukan (EBT) ini juga tak bisa dikesampingkan, karena ketimpangan  penguasaan teknologi antar negara yang relatif lebar, sementara persoalan terkait isu serta dampak lingkungannya tak mengenal batas wilayah. Karena sadar dengan aspek penting isu tersebut, Indonesia sejak jauh-jauh hari telah menetapkan masalah transisi energi ini sebagai bahasan prioritas Presidensi G20 yang itu telah dibahas dalam sejumlah pertemuan pendahuluan.    

"Pembiayaan dalam proses transisi energi menjadi penting agar harga energi tetap bisa terjangkau. Pembuatan mekanisme ini juga penting sembari melihat bagaimana model mekanisme ini berkerja. Jika bisa bekerja, kita akan duplikasikan ke tempat lain," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia - Singapura Business Forum yang merupakan bagian dari kegiatan engagement group B20 dan digelar secara hybrid, Selasa (14/06).

Indonesia sendiri telah berkomitmen penuh untuk memulai proses transisi tersebut yang ditandai dengan menurunkan emisi di sektor energi melalui phasing down batu bara secara gradual untuk menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060. Untuk mencapai hal tersebut, telah disiapkan kebijakan Energy Transitions Mechanism (ETM) berupa Cap and Trade dan Cap and Tax.

Kebijakan ETM merupakan pendekatan transformatif dengan cara pembiayaan gabungan (blended finance) yang berupaya mempercepat pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada, untuk kemudian menggantikannya dengan energi bersih. "Tiga komponen penting dalam melakukan transisi energi adalah akses teknologi, market itu sendiri, dan kombinasi keduanya melalui green financing. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan dan meluncurkan Sukuk Hijau serta menetapkan harga karbon yang berbasis pada cap and trade," ujar  Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Perlu diketahui bahwa Indonesia berupaya menurunkan emisi di sektor energi  Peta Jalan Transisi Energi Hijau ini diharapkan akan mendukung pencapaian target Net Zero Emissions pada tahun 2060 dengan tetap mengedepankan transisi energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintah serta memberikan kepastian iklim berusaha bagi investor.