Berapa Sih Gaji Anggota Dewan di Jepang?

Mantan Gubernur Tokyo dan skandal dana yang tertulis runtut di layar TV

Kalau sudah bgitu, biasanya akan diakhiri dengan permohonan maaf dengan membungkukkan badan atau bahkan bersujud memohon ampun yang disiarkan di seluruh Jepang. Pejabat yang menyalahgunakan uang negara itu bisa dilihat pada kejadian mantan gubernur Tokyo, Naoki Inose dan Yoichi Masuzoe yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, mantan wakil rakyat dari Hyogo ken, Ryutaro Nonomura yang sampai menangis meraung raung saat konperensi pers ketika ketahuan berbohong karena memalsukan data dan menyelewengkan uang negara.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah saat pejabat negara melakukan kesalahan atau korupsi itu akan bersujud dan  memohon ampun kepada seluruh rakyat Indonesia? Kalau dulu sih hanya senyam senyum dan menyuruh para jongosnya untuk maju dan memberikan keterangan saat jumpa pers sedangkan pelakunya pergi melarikan diri ke luar negeri. Kalau sekarang?

Kalau masih sama, saya yakin keadaan tidak akan pernah berubah karena para koruptor ini masih bisa ngumpet karena kurang mendapat sanksi hukum atau saksi sosial yang tegas. 

Di Jepang bukan hanya pejabat negara saja yang dibuat bertekuk lutut kalau sampai mereka berani menyalahi kepercayaan rakyatnya tapi para petinggi atau bos bos besar swasta bahkan public figure artis artis di sini kalau mereka dianggap bertindak keluar dari nilai nilai sosial kemasyarakatan maka harus legowo itu maju dan menjelaskan tindakannya di depan semua masyarakat Jepang. Mungkin bagi orang jepang itu hal yang biasa tapi bagi saya? sungguh salut melihat kejadian demi kejadian dimana keringat mereka mengucur deras saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, membungkukkan badan, menjatuhkan badan untuk bersujud menempelkan dahinya ke bawah. 

Karena itu sungguh berat sekali perjuangan para wakil-wakil rakyat disini, saat musim kampanye, di koran-koran akan dijembrengi semua data tentang para calon-calonnya, visi dan misi mereka, yang kalau saya lihat semuanya bersifat teknis dan operasional, seperti ingin membangun halte bis di daerah A atau ingin membangun RS di kota B, dan sebagainya. Jadi jangan hanya menulis misinya itu misalnya saja ingin menyejahterakan penduduk, walaah itu mah masih ngawang ngawang banget bicaranya. Karena itu bagi pejabat yang akan menyalonkan dirinya lagi, harus di crosscheck itu misi visi nya saat menjabat kemarin, apakah terlaksana semua, hanya sebagian, beberapa saja, atau tidak sama sekali. Kalau ternyata hanya bicara manis dan janji janji surga, ya wassalam deh jangan harap akan terpilih kembali.  

Visi Misi Para Kandidat

Terus apa lagi sih yang dijembrengi di koran Jepang? Nah, ini yang bikin saya kaget! Karena baru tahu loh kalau gaji anggota dewan itu juga ditulis detail satu satu. Makanya suami pun sampai serius begitu mukanya perhatiin 2 halaman penuh yang menulis tentang kekayaan anggota dewan Jepang. Setelah saya intip di koran di tulis lengkap jumlah kekayaan para anggota parlemennya yang dibagi per wilayah/prefecture. Mereka dari partai mana dan sudah berapa kali duduk di bangku parlemen, gaji mereka per tahunnya, berapa aset kekayaan lain yang dipunya sampai jumlah perusahaan yang dimiliki. 

Terus berapa gaji anggota dewannya??

Ternyata kalau melihat secara keseluruhannya rata-rata gaji anggota dewannya adalah sekitar 20 juta yen pertahun. Nah, sudah bisa kira-kira kan berapa mereka mendapat perbulannya?? dan katanya tahun ini mengalami penurunan. 

Gaji dan Harta Kekayaan Anggota Dewan

Jepang sangat details sekali akan segala hal. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar apalagi yang berkaitan dengan kepentingan negara, mereka akan konsen penuh dan bersifat transparan. Ya, sistem transparansi dan satu arah itulah yang patut di tiru oleh Indonesia. Contoh transparansi dan sistem satu arah itu yang saya  rasakan adalah saat saya kena tilang polisi. Dimana pembayaran denda tidak dilakukan hand by hand namun langsung transfer ke nomor rekening bank kepolisian dimana saya di tilang. Mereka tidak mengambil SIM saya karena semua data ada di komputer pusat sehingga proses tilang tidak banyak ketebelece dan berjalan cepat. Penegakan hukum dari hal yang sekecil pun dijalankan dengan tegas dan tanpa ampun, dan terlihat  gak ada yang berani tawar menawar apalagi nyogok. 

Begitupun dengan sistem politiknya, rekam jejak para politisi di Jepang tersimpan rapih, karena masyarakat Jepang cukup strict seandainya saja ada wakil rakyat yang tidak menguntungkan bahkan merugikan negara jangan harap deh akan terpilih lagi nantinya. Penyebarluasan informasi berkaitan dengan aset kekayaan bukan hal yang dituntut oleh masyarakat sini, wong sudah dengan sendirinya tuh dijembrengin di koran.

Yang bikin bergidik adalah sanksi sosial di Jepang berjalan dengan baik sebelum sanksi hukum dijatuhkan. Bagi teman-teman yang tinggal di Jepang mungkin pernah lihat kasus-kasus dimana para pejabat yang korupsi akan dibahas terus menerus, bukan saja hancur karirnya tapi kehidupan pribadinya pun akan di kupas tuntas karena kebanyakan berkaitan dengan kegiatan rumah tangganya, misalnya saja skandal penyelewangan uang negara untuk belanja pribadi, penggunaan mobil atau pemanfaatan rumah dinas dan sebagainya.