Kapan Kekerasan terhadap Perempuan akan Berakhir?

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan kembali bahwa pada kenyataannya dari sisi jumlah mungkin lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan karena hambatan akses, kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan, norma sosial budaya yang menormalkan kekerasan, dan stigma yang menghalangi penyintas untuk melapor.

Kekerasan berbasis gender adalah krisis kesehatan yang nyata. Ini berdampak negatif pada kesehatan fisik wanita, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta kesehatan mental atau psikologis - dengan konsekuensi yang mencakup gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan depresi.

Pada bulan Juli 2020, ibu muda berusia 21 tahun warga Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura ditemukan tewas di dapur rumahnya pada Rabu malam, 1 Juli 2020. Ia tewas bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih lantai karena malu telah diperkosa tujuh pemuda beberapa hari yang lalu.

Korban adalah ibu tunggal dengan satu anak berusia enam tahun. Pemerkosaan terjadi pada Kamis dini hari 26 Juni 6 2020 di sebuah hutan di Desa Bungkek, Kecamatan Tanjung Bumi yang berjarak 600 meter dari rumahnya.

Kombinasi kekerasan seksual, verbal dan psikologis mendorongnya untuk bunuh diri. Dalam kasus kekerasan berbasis gender, perempuan seringkali menderita luka fisik yang parah, atau bahkan dibunuh. Mereka juga menghadapi risiko lain seperti kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan dan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV.

Ketika seorang perempuan mengalami kekerasan, ia menderita berbagai lapisan ketidakadilan, yang meliputi pembatasan mobilitas, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak negatif bagi perempuan tetapi juga bagi keluarganya, masyarakat, dan bangsa secara luas.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 37 tahun yang lalu. 

Sebagai bagian dari kewajiban internasionalnya, pemerintah Indonesia telah mempresentasikan tinjauan berkala kedelapan kepada Komite CEDAW di Jenewa pada Februari 2021, yang menyoroti kemajuan sekaligus tantangan. 

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah melakukan upaya berkelanjutan untuk memajukan hak-hak perempuan termasuk antara lain, memberlakukan Undang-Undang tentang KDRT pada tahun 2004 dan merevisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 untuk menaikkan usia legal minimum bagi anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. sama dengan usia minimum untuk anak laki-laki.

Ini adalah pencapaian yang patut dipuji oleh pemerintah, didukung oleh advokasi yang tak kenal lelah dari masyarakat sipil, anggota parlemen dan pemangku kepentingan nasional lainnya, sesuai dengan komitmen internasional dan nasional Indonesia. 

Namun, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Tanggapan yang benar-benar komprehensif diperlukan untuk melindungi semua perempuan dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, selama masa-masa yang penuh tantangan ini dan seterusnya.