Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menggelar pameran monorel yang dididukung dua perusahaan, PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail (JM), di Silang Tenggara Monas, Jakarta Pusat. Hadir disana, Chairman Ortus Holdings Limited selaku pemegang saham terbesar PT. JM, Edward Soeryadjaja, Bovanantoo dan Direktur Pengembangan Bisnis Ortus Holdings Limited Banyu Biru Djarot. PT Jakarta Monorail (JM) menggaet Ortus Group sebagai investor pada proyek pembangunan moda transportasi monorel di ibukota. Banyu Biru Djarot mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam mega proyek ini sebetulnya telah sejak lama berlangsung. Ketika gubernur DKI Jakarta masih dijabat Soetiyoso.
Dari rekam jejak ini, publik dapat menilai bagaimana hubungan Banyu Biru Djarot dengan Sutiyoso ?
Namun, hari ini, Banyu Biru Djarot putra kandung aktor kawakan Eros Djarot tersandung dengan beredarnya Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara. Jika diamati, Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara adalah bersifat rahasia.
Berikut point-point SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK:
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara bernomor KEP-331/XII/2015
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara itu mengangkat Banyu Biru Djarot sebagai Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara.
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara memberikan jabatan kepada Banyu Biru Djarot sebagai anggota bidang politik.
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara terhitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara itu ditulis tanggal 31 Desember 2015
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara itu ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Badan Intelijen Negara.
- Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara tanpa ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso.
Dari ketujuh point diatas, tampak Banyu Biru Djarot menempati dan menduduki jabatan strategis dalam waktu satu tahun. Satu bulan berjalan, diduga Banyu Biru Djarot mengunggah SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK ke laman Path miliknya, Path adalah sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon pintar yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan.
Penggunaan dari Path ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Kemudian, SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK Banyu Biru Djarot di-screen grab oleh salah satu oknum “teman” Djarot, dan menyebar ke media sosial lain seperti Twitter dan WhatsApp. Tentunya, siapa pun terkait persoalan Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Tentang Pengangkatan Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara yang beredar ini, berlaku asas praduga tak bersalah.
Jika, Banyu Biru Djarot terbukti mengunggah SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK dan tersebar ke dunia maya. Maka, Banyu Biru Djarot tidak memahami salah satu prinsip dasar "berani tidak dikenal" yang tidak dapat ditawar dalam profesi sebagai seorang intelijen, dan ia melanggar prinsip kerjanya sendiri. Maklum, bahwa sifat dasar manusia adalah ingin dikenal. Namun, Banyu Biru Djarot belum mempersiapkan mental "berani tidak dikenal" ketika ia memasuki pada tahap awal menjadi seorang anggota intelijen yang menempati jabatan strategis sebagai anggota bidang politik di Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara.
Apabila, Banyu Biru Djarot tidak terbukti mengunggah SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK dalam laman Path miliknya, ada kekhawatiran dalam persoalan rekrutmen anggota Badan Intelijen Negara bahwa pola rekrutmen yang buruk adalah dampak dari sistem rekomendasi dan unit intelijen yang ideal semakin sedikit. Inilah salah satu persoalan sebagian kalangan ketika menanggapi rencana Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso merekrut 1000 agen BIN dalam rangka memenuhi kebutuhan personil BIN.
Semisal, dalam kasus Tolikara, bukan pada jumlah personil yang banyak dan tersebar di seluruh nusantara melainkan kemampuan analisa deteksi dini guna antisipasi terjadinya insiden dan mempersiapkan rencana pengamanan maupun kebijakan di level daerah hingga nasional. Cukup jelas, mengapa publik menganggap Badan Intelijen Negara selalu kecolongan dan mendapati sosok intelijen "yang payah" dan "yang payah itu mudah diblow-up dan terbongkar.
Tentunya, dengan beredarnya SK Kepala Badan Intelijen Negara Tentang DISK dalam laman Path Banyu Biru Djarot, akan menjadi target dan sasaran pihak oposisi yang ingin membongkar informasi dari organisasi intelijen. Apalagi, jabatan Banyu Biru Djarot sebagai anggota bidang politik di Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara.
Pengamat intelijen, Wawan Purwanto pun menjelaskan, Badan Intelijen Negara harus memeriksa masalah ini lebih lanjut untuk memastikan kebenaran surat itu, dan pihak yang menyebar informasi ini pada publik. "Ini harus di-trace (lacak), belum tentu Banyu Biru yang memasang, bisa pihak ketiga. Ini kan ada penyadapan, ada something, internal harus cari," jelas Wawan, Minggu (31/1). Menurut Wawan, pencarian terhadap pelaku yang mengunggah foto itu penting dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sementara pengungkapan identitas mereka akan mengancam jiwa yang bersangkutan, sehingga Badan Intelijen Negara harus melacak pihak yang bertanggung jawab.