Bermula, ketika, Ahok, sapaan akrabnya, saat berkunjung ke Kepulaun Seribu, bulan Septermber 2016 lalu. Kunjungan Ahok, pada saat itu, seakan menjadi ancaman yang serius bagi sebagian masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan Ahok. Yang mana, Dia akan maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Febuari 2017 mendatang pada Pilkada Serentak ke 2.
Singkat, cerita, saat berpidato dengan warga setempat Kepulauan Seribu, dikatakan, bahwa saat menyampaikan pidatonya, Ahok, menghina ayat suci  Alquran, terkait pernyataannya soal surat Al Maidah ayat 51.
Usut kasat kusut, Ahok, dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan penistaan agama oleh MUI Sumsel, MUI Pusat, singkatnya.
Kontroversi surat Al Maidah ini juga mencuat setelah kelompok yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta pada 27 September lalu karena gubernur petahana tersebut dianggap tidak bisa menafsirkan Al Maidah karena merupakan non-Muslim.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP FPI, Habib Novel Chaidir Hasan, juga sudah melaporkan Ahok atas tuduhan menghina agama ke Bareskrim Polri.
Ahok dilaporkan berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (http://www.bbc.com/)
Isu agama, suku, etnis dan isu yang mengandung sara, memang hal yang wajar ketika seseorang memasuki dunia politik, terkhusus saat ini di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, menjadi sasaran utama dalam agenda politik dalam menyerang lawan politik, ntah yang mana benar, masih bersifat tentatif atau tidak pasti.
Dari segi politik, isu semacam ini memang tak asing, bagi sebagian masyarakat yang paham terhadap politik. Masyarakat akan menganggap ini bagian dari kampanye hitam para tim sukses pasangan calon. Lain, pada masyarakat yang belum mengenal dan memahami betul politik itu, maka akan tersesat di persimpangan jalan.
Realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
Budaya politik parokial(parochial political culture) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah.
Budaya politik kaula (subyek political culture) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif.
Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Oleh karena itu, isu-isu suku, etnis, agama, dalam serangan terhadap lawan politik, sedikit menggangu masyarakat dalam hal ikut memahami politik dan ikut andil dalam mencerdaskan diri terhadap politik itu sendiri.
Lalu, bagaimana, jika, masayarakat malas terlibat dalam politik ?
Sebut saja, budaya politik parokial, sudah masyarakat pendidikannya rendah, tidak ikut aktif dalam pemilihan, acuh terhadap politik, dan blaa....
Bagaimana mungkin, masyarakat akan memahami dan ikut berpartisipasi dalam politik, bila politik itu membuat masyarakat jenuh dan lelah akan isu-isu yang bernuansa politik.
Bisa, malah masyarakat dibuat cerdas dan memahami politik itu secara sederhana, dengan isu-isu dan fakta yang dibuat benar. Masyarakat akan melihat program, tegas kepemimpinannya, mulai dari kebijakan pemerintahnya, dan hal lainnya, atau melihat pekanya pemimpin itu terhadap permasalah sosial, sebut saja, perihal tempat tinggal, pelayanan terpadu, persediannya transportasi, dan banyak lagi permasalahan sosial yang mungkin bisa sedikit demi sedikit diperbaiki oleh pemimpin tersebut.
Oleh karena itu, marilah kita sebagai masyarakat jangan bingung atau ragu terhadap pilihan kita, siapa pun pemimpinnya, ketika kita sudah yakin dan mantap pilihlah dengan hati dan nurani yang bersih. Lepaskan beban yang buruk akan pemimpin itu.
Saya dalam penulisan ini tidak memihak kepada Ahok, saya hanya memberikan argumen saya terhadap isu diatas, sehingga bagaimana kita bisa atau ikut tergabung dalam mencerdaskan masyarakat dalam hak nya untuk ikut memilih pemipin. Dengan harapan, tidak ada lagi masyarakat yang buta terhadap politik negeri ini.
