Dear, ESDM dan BKPM, Komunikasi Kalian Lancar Nggak, sih?

Hidup di Indonesia sebagai pebisnis memang susah-susah gampang, terutama bagi pelaku industri tambang. Hal tersebut yang dialami oleh kawan saya, sebut saja namanya Armando yang memiliki bisnis tambang di Maluku. 

Suatu ketika kami bertemu. Ia menceritakan kehidupannya, saya juga bercerita tentang hidup saya. Ya, namanya juga pebisnis. Walaupun sama-sama berbisnis, tapi sektor bisnis yang kami geluti berbeda. Saya di sektor poultry, sedangkan teman saya ini di sektor mining.

Sebenarnya ini off the record. Akan tetapi, ada poin menarik ketika teman saya menjelaskan kalau pemerintah---Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)---bikin bingung para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya pencabutan izin tersebut.

Menurutnya, izin yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut bikin bingung dan dinilai tumpang tindih. Kondisi ini diperparah dengan buruknya sinergi Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Menurut pasal 199 UU No. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan kalau IUP dan IUPK dapat dicabut oleh pemerintah apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP. 

Selain itu, pada PP No. 96/2021 pasal 185 dinyatakan kalau sanksi administratif untuk pencabutan akan melewati beberapa tahapan. Pertama, diberi peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara. Ketiga, baru ada pencabutan. Selain sanksi itu, perusahaan juga harus diberi denda. 

Tapi nyatanya, fakta di lapangan ditemukan kalau pemerintah mengacu pada Keppres No. 1/2022 untuk pencabutan. Dalam pasal 3 Keppres ini disebutkan kalau Presiden memberikan rekomendasi kepada menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP.

Nah, sebenarnya pencabutan ini ranah siapa, ya? Itulah yang dipertanyakan oleh teman saya Armando, begitu pun dengan saya yang juga ikut-ikutan bingung ketika mendengarkan curhatannya. 

Saya pun penasaran dan menggali lebih dalam, dari tumpang tindih regulasi ini apakah berdampak besar pada perusahaan atau negara? Ternyata ada! Salah satunya seperti yang dikatakan oleh APNI. Lembaga tersebut berujar kalau keputusan pemerintah ini akan berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara khususnya pada penerimaan negara bukan pajak dan royalti sebanyak 10 persen. Apalagi menurut laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penerimaan pajak pada sektor pertambangan meningkat paling pesat pada sementer I 2022 sebesar 286,8 persen.

Lembaga tersebut juga menyayangkan regulasi yang dirilis oleh pemerintah tersebut saling tumpang tindih. Apalagi pencabutan IUP baru-baru moncer dilakukan tanpa melewati proses tahapan yang diatur dalam PP 96/2021. Kalau kata APNI, tumpang tindih ini jadi pertanda kalau komunikasi bahkan koordinasi ESDM dan BKPM nggak berjalan dengan baik. 

"Kami bingung, kami sudah dapat SK pencabutan tapi dari kementerian lain masih memberikan surat peringatan, masih tercatat IUP di Kementerian ESDM. Kami mau lihat ke yang mana? Apakah ESDM dengan mengindahkan sanksi administrasi, atau SK pencabutan dari BKPM?"

Kalau saya jadi pebisnis pertambangan di Indonesia dan merasakan apa yang dikatakan oleh APNI, sepertinya saya juga akan bingung seperti kawan saya, Armando. Harusnya sudah bisa let's go untuk jalan cepat dan memberikan nilai tambah pada kekayaan alam Indonesia, bahkan berkontribusi untuk negara, tapi malah ada izin yang berbelit. Kan, jadi mikir dua kali, nih? Sebenarnya, berbisnis di Indonesia nyaman atau aman nggak, sih? Barangkali Kementerian ESDM dan BKPM membaca ini, apakah Bapak/Ibu sekalian sudah berkomunikasi dengan baik? Kalau belum, saya belikan pulsa paketan untuk komunikasi lagi, deh.