Akibat ulah segelintir menteri yang menggaungkan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan, Presiden Jokowi kini jadi kelimpungan sendiri. Bagaimana tidak, dua pembantunya tersebut telah menimbulkan kegaduhan politik, bahkan sempat menjadi subjek demonstrasi habis-habisan oleh para mahasiswa.
Sederet tokoh publik sudah bersuara, terlebih saat menunggu pembuktian akan big data 110 juta warganet yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Namun, sampai di detik jari saya mengetik tulisan ini, tak kunjung muncul dari pejabat yang pertama kali mengungkapan soal big data tersebut.
Saya jadi bertanya-tanya, apakah big data itu bagai pandora box? Atau hanya sekadar sebuah papers seperti panama dan pandora papers? Ah sudahlah, terlalu jauh dan lebar pemikiran saya.
Meminjam istilah Tukul, "kembali ke laptop", saat ini banyak opini bertebaran dan berbondong-bondong mengecap pembantu Jokowi ini tukang bohong, hingga banyak juga yang mulai memohon kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya tersebut.
Masinton Pasaribu adalah salah satu tokoh yang juga mengkritik kegaduhan politik ini. Dirinya meminta Presiden Jokowi untuk segera me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, terkhusus yang doyan mendegungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Karena menurutnya pejabat tersebut sudah mencoreng demokrasi.
Lebih lanjut, menurut Masinton lagi, menteri-menteri yang mencoba "menjerumuskan" Presiden Jokowi, disaat orang nomor 1 di Indonesia tersebut sudah menolah usulan 3 periode, maka dipastikan menteri tersebut berwatak tirani. Dan bila dibiarkan bisa terus bergerilya memanfaatkan jabatan untuk melanggar konstitusi yang ada.
Pernyataan Masinton Disetujui Tokoh Publik Lainnya
Ucapan dari Masinton Pasaribu yang meminta Presiden Jokowi untuk reshuffle menteri ini juga banyak disetujui oleh sederet tokoh publik. Dari mulai Amien Rais yang menginginkan pejabat tersebut segera resign karena dianggap biang kerok, Waketum Nasdem Ahmad Ali yang merasa pembantu Jokowi ini paling berkuasa, hingga Refly Harun yang mengungkap bahwa berdasarkan gestur, bawahan orang nomor 1 di Indonesia ini tidak menunjukkan gestur antara atasan dengan anak buah.
Tentunya hal ini sangat berbahaya. Karena meskipun Presiden menolak tegas perpanjangan masa jabatan, namun segala hal sebelum Pemilu 2024 tetap bisa terjadi. Terlebih jika Jokowi masih memiliki teman dekat berkedok pembantu pemerintahan yang kemarin menggaungkan penundaan Pemilu. Yah, kecuali, Presiden Jokowi berniat mengentaskan sumber kegaduhan politik di kabinet kerjanya sesuai saran publik.
Saya pun kembali bertanya pada diri ini. Jadi, big data itu benarkah semacam pandora box? Atau . . . Bagaimana kalau menurut kamu?
