Wacana 3 periode Presiden Jokowi menjadi kegaduhan politik saat ini. Meski berulang kali menolak, dan turun langsung menenangkan masyarakat serta menegaskan Pemilu 2024 tetap berlangsung, namun segala hal sebelum 14 Februari 2024 tetap bisa terjadi.
Terlebih presiden Jokowi punya 'circle kerja' yang 'tukang kompor'. Telisik demi telisik, sebenarnya wacana 3 periode presiden bukan sebuah ide asli darinya. Namun hal ini sudah dipupuk dan digelontorkan ke masyarakat jauh sebelum meledaknya emosi masyarakat lewat aksi demonstrasi mahasiswa menolak wacana 3 periode presiden pada Senin 11 April kemarin.
Di era perkembangan teknologi digital, tentunya sangat mudah menemukan rekam jejak seseorang, juga mencari asal usul suatu kejadian. Jika ditelusuri, semua kekisruhan wacana 3 periode presiden ini bermula dari ucapan pejabat di kabinet kementerian yang yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pengusaha yang berharap pemilu 2024 diundur.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata sosok tersebut, Senin (10/1).
Lebih lanjut, sosok pejabat kementerian tersebut juga mengemukakan  alasan para pengusaha meminta pemilu 2024 diundur karena mereka ingin fokus dalam pemulihan ekonomi dan usaha, serta tidak ingin tertimpa persoalan politik.
Memang, sebagai pemangku kebijakan di bidang ekonomi, pekerjaanya lekat dengan pengusaha. Namun, hingga kini tokoh pejabat tersebut tidak pernah menyebutkan secara gamblang, pengusaha siapa yang dimaksud? Pelaku industri skala besar? Konglomerat? Atau para pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air?Â
Kalaupun ada pengusaha yang ternilai dekat dengan dirinya hingga bisa 'curhat' seperti itu, mungkinkah itu adalah pengusaha yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)? Ya, sosok ini sempat menjabat menjadi ketua HIPMI periode 2015-2019 sebelum duduk menjadi salah satu bagian kabinet kementerian Jokowi.
Fakta juga menyebutkan HIPMI mengeluarkan pernyataan yang senada. HIPMI tak menolak wacana Pemilu 2024 diundur. Meskipun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti membuat ruang diskusi terbuka kepada publik dan memperhatikan kondisi ekonomi negara. Bahkan anggota HIPMI juga menyoroti bahwa banyak negara lainnya yang juga menunda pemilu karena kondisi Covid-19.
Namun, satu clue itu semata tak bisa membuktikan bahwa HIPMI lah yang dimaksudkan oleh Si Pejabat. Terlebih hingga kini juga tidak ada kalangan pengusaha yang mengaku berkeluh kesah dengan pejabat bidang ekonomi itu mengenai Pemilu 2024.
Hal ini sontak menjadi kecurigaan publik. Apakah benar ada pengusaha yang menginginkan Pemilu 2024 diundur atau Bahlil hanya membual saja atas nama pengusaha untuk kepentingan pribadinya sendiri?
