Kala Seorang Tokoh Jadi Penguasa Jalur BUMN

Adanya praktik oligarki di negara demokrasi jelas tak diinginkan karena bisa merugikan semua pihak. Seorang jurnalis senior Najwa Shihab memiliki pandangan tersendiri akan arti sebuah oligarki. Segelintir oligarki patut dihukum keras dengan mosi tidak percaya kala ia menguasai aset negara,

Tindak oligarki atau penguasaan pribadi diatas kepentingan semua orang juga dicurigai dilakukan oleh seorang tokoh tersohor kita di republik ini. Bagaimana tidak, di awal November, pemberitaan investigatif dari media cetak melaporkan adanya keterlibatan anak usaha milik tokoh tersohor tersebut. Anak usahanya diduga kuat terafiliasi dengan PT GSI, perusahaan laboratorium pengujian tes RT-PCR.

Dan dikabarkan, bisnis tes PCR ini mampu mendulang triliun rupiah, bahkan ketika harganya sudah diturunkan oleh Presiden. Maka tak heran, berbagai elemen masyarakat semakin bertanya-tanya hingga melaporkan kasus ini untuk agar diusut oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Kilas balik, tidak hanya kali ini saja tokoh tersebut berurusan dengan KPK. Dulu, dirinya sempat akan diselidiki oleh KPK terkait gedung miliknya yaitu Gedung Sopo Del Tower yang diketahui telah disewakan tiba-tiba saja ke Pertamina. Pertamina sendiri juga mengatakan bahwa perusahaan milik tokoh tersebut sudah memenangkan tender, meski proses ini tidak pernah diungkap kepada publik.

Akhirnya karena terkesan ditutup-tutupi inilah yang mengakibatkan kecurigaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Publik pun lanjut bertanya-tanya, memangnya tidak ada kantor BUMN lain yang sekiranya bisa ditumpangi para karyawan Pertamina untuk sementara? 

Sebelumnya Pertamina beralasan bahwa kantor Mandiri ternyata tidak cukup untuk menampung karyawan dari gedung Annex dan Kwarnas.

Adanya keterlibatan pejabat negara dalam penyewaan gedung untuk perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Termasuk dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumar. Menurutnya, bagaimanapun, Pertamina seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak.

Senada dengan Arie Gumar, Ekonom Senior Rizal Ramli juga menyayangkan bahwa BUMN Indonesia harus menyewa gedung perkantoran milik rekan sesama pejabatnya kala pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Kabinet Indonesia Kerja Jilid I, yang 'gurita' bisnisnya juga telah menjalar kemana-mana.

Mengenai cabang usaha milik tokoh tersebut yang telah kemana-mana dan melingkupi berbagai bidang, termasuk perihal pemindahan kantor Pertamina ke gedung miliknya,  seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa ini merupakan cara tokoh tersebut mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki. 

Terlebih setelah Pertamina 'ngantor' di Sopo Del Tower, BUMN tersebut seolah-seolah tanduk kepada tokoh tersebut. Terlihat dari sikap Pertamina yang tidak keberatan saat dibeberkan secara sepihak ke publik bahwa ada petinggi pemerintah yang dipecat Presiden Jokowi.