Tindakan konkret harus dilakukan untuk mengatasi kebutuhan seksual yang terabaikan dan tersembunyi dalam pemulihan pasca bencana bagi para survivor. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil:
1. Pendidikan Seksual yang Inklusif: Otoritas dan lembaga yang terlibat dalam pemulihan pasca bencana harus menyediakan pendidikan seksual yang inklusif kepada para survivor. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, keamanan seksual, pentingnya konsen dalam hubungan intim, dan hak-hak seksual. Pendidikan seksual yang holistik akan membantu survivor memahami dan menghormati kebutuhan seksual mereka sendiri dan orang lain.
2Pusat Layanan Kesehatan yang Responsif: Membangun pusat layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan seksual survivor adalah langkah penting dalam pemulihan pasca bencana. Pusat-pusat ini harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk pemeriksaan medis, konseling, pengadaan kontrasepsi, dan pengobatan penyakit menular seksual. Pusat layanan ini juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk mengakomodasi kebutuhan seksual survivor.
- Konseling dan Dukungan Psikososial: Survivor perlu mendapatkan akses ke konseling dan dukungan psikososial yang berkualitas. Konselor yang terlatih dapat membantu survivor mengelola tekanan, trauma, dan konflik emosional yang terkait dengan pengungsian dan pemulihan pasca bencana. Dalam konteks kebutuhan seksual, konseling juga dapat membantu survivor memahami dan mengekspresikan kebutuhan mereka, mengatasi rasa bersalah atau stigmatisasi yang mungkin terjadi, dan membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati.
- Partisipasi Komunitas dan Pemangku Kepentingan: Penting untuk melibatkan survivor dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait pemulihan pasca bencana. Melibatkan survivor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan memastikan bahwa kebutuhan seksual mereka diperhatikan dan diintegrasikan dengan baik. Pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga harus bekerja sama untuk mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak seksual survivor.
