Aksi yang mengatasnamakan umat Islam ternyata masih saja dilakukan walaupun sejumlah tokoh ulama dan organisasi Islam menyatakan tak mendukung aksi tersebut. Hari ini, aksi 212 (21 Februari) jilid II dilakukan di bawah koordinasi organisasi massa Forum Umat Islam (FUI). Aksi 212 jilid II dilakukan di Gedung DPR/MPR dengan agenda tuntutan, yaitu penonaktifan Gubernur Ahok.
Aksi demonstrasi memang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Namun jika terlalu sering dilakukan dampaknya malah lebih banyak mudharat ketimbang manfaat. Apalagi aksi demontrasi dilakukan dengan muatan politis, dan di sisi lain menggunakan embel-embel umat Islam, maka kesannya umat Islam berbenturan dengan pemerintahan Jokowi.
Padahal tidak seluruhnya benar. Tentu saja ada perbedaan pandangan mengenai berbagai hal terutama soal status Ahok, namun tidak lantas berarti Presiden Jokowi berbenturan dengan umat Islam, atau juga tak berpihak kepada Islam. Ada aturan kenegaraan yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam mengambil setiap kebijakan, dan itu dilakukan oleh Jokowi.
Ditolak  Â
Karena bermuatan politik itulah kemudian berbagai tokoh ulama seperti KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI) dan ormas Pemuda Muhammadiyah cenderung mengeluarkan sikap tak mendukung aksi tersebut. Bahkan GNPF MUI dan FPI yang semula menjadi motor dari aksi-aksi serupa sebelumnya juga menyatakan tak ikut aksi tersebut.
Lalu, Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin melarang umat Islam ikut aksi tersebut karena dinilainya bermuatan politis. "Saya berulang kali menyampaikan hal ini bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis," kata Ma'ruf seperti dikutip dari detikcom.
Tak jauh berbeda, Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan umat Islam agar menjauhi kepentingan politik. "Hari ini kami malah sudah lebih maju, kami datang langsung ke Pak Presiden untuk menagih sikap beliau. Jadi kawan-kawan yang aksi besok (hari ini) saya pikir harus hati-hati karena pengerahan massa dan segala macam itu rawan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu," kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip dari detikcom.
Ulama daerah juga tolak aksi 212 jilid II
Tak hanya di Jakarta, ulama di daerah juga menolak aksi 212 jilid II. Seperti diberitakan detikcom, para pimpinan pondok pesantren yang bernaung di bawah PCNU Kabupaten Garut, sepakat untuk melarang santrinya turun pada aksi 212 jilid II di Jakarta. Salah satunya yang menolak adalah pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Faizien, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, KH Nopal Mimar.
"Kami pastikan tidak ada santri-santri kami yang berangkat dalam aksi 212 jilid II. Saya selaku pimpinan pesantren tidak memperbolehkan santri kami untuk mengikuti aksi 212 Jilid II. Kami di bawah PBNU juga tidak memperbolehkan masa untuk turun ke jalan melakukan long march yang akan mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Jadi jelas aksi 212 jilid II yang saat tulisan ini dibuat masih berlangsung, tak punya legitimasi dari mayoritas umat Islam dan karenanya tidak bisa dikatakan mewakili kepentingan umat Islam. (WK)
