Inisiasi hak angket “Ahok-Gate” di DPR RI terkesan dipaksakan dan secara berlebihan hendak digunakan alat untuk menjegal Presiden Jokowi. Motif itu sebetulnya sudah terlihat sejak kasus dugaan penodaan agama Ahok mencuat ke permukaan. Para politisi oposisi terus mencari-cari cara untuk menghubung-hubungkannya dengan Presiden Jokowi.
Pengaktifan kembali Ahok menjadi gubernur telah dijadikan konsumsi politik untuk menekan Jokowi. Padahal, jelas sudah argumen hukum yang dikemukakan oleh pihak pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa keputusan menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta harus menunggu tuntutan jaksa di kasus dugaan penodaan agama.
Lebih dari itu, Jokowi pun sudah memberikan inisiatif lain agar Mendagri meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) perihal status Ahok. Itu menunjukkan bahwa Jokowi tak ingin secara sepihak memutuskan status Ahok. Dan itu juga menunjukkan bahwa Jokowi tak melindungi Ahok seperti yang dituduhkan banyak pihak.
Baiknya sekarang, semua pihak menahan diri. Terutama sekali pihak-pihak yang menginisiasi hak angket. Tunggulah dulu fatwa MA yang sudah diminta hari ini oleh Mendagri. Jangan memperkeruh keadaan. Kegaduhan politik hanya akan menghabiskan energi yang seharusnya diarahkan untuk bekerja/membangun.
Pilkada bukan hanya di Jakarta
Dan ingat, pilkada tahun 2017 dilakukan secara serentak di 101 provinsi dan kabupaten/kota, tidak hanya di DKI Jakarta. Kok kesannya bangsa ini terlalu menghabiskan energi di Jakarta saja. Semua fokus hanya ke Jakarta. Daerah lain luput dari perhatian dan jika terjadi hal-hal tak diinginkan, maka kita semua yang luput.
Elite politik di saat-saat seperti ini dituntut untuk lebih wise dalam berpendapat dan mengambil langkah politik. Pasalnya, jika terjadi kegaduhan lebih lanjut maka yang jadi korban itu rakyat kebanyakan. Elite politik sih santai saja karena punya privilege sebagai “warga negara kelas satu.”
So, sudahlah! Jangan tambah gaduh negeri ini! Hentikan, bung! (WK)
