Menko Polhukam Wiranto mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi sudah setuju pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) bulan ini. Menurut Wiranto, Basinas dibentuk dengan alasan Indonesia menjadi negara terbesar yang kerap terkena kejahatan siber (cyber).
"Misal e-commerce, perbankan, perdagangan, bursa saham, pasar, perdagangan online semua lewat internet. Kalau ada serangan yang nggak bisa kita atasi, ini kan merusak perekonomian masyarakat, maka kita dirikan Basinas," ujar Wiranto seperti dikutip dari Detik.com.
Kritik muncul
Bukan rahasia lagi jika pembentukan Basinas juga ada hubungannya dengan aktivitas internet, terutama media sosial (medsos) yang belakangan banyak dipenuhi dengan berita-berita hoax. Oleh karena itu, muncul juga kritik yang melihat pembentukan Basinas terlalu berlebihan jika hanya diperuntukkan penanganan berita-berita hoax di medsos.
Menurut pengamat multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. "Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional/Basinas). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. … . Janganlah BCN disuruh untuk mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet," kata Heru seperti dikutip dari Detik.com.
Kritik juga disampaikan oleh Komisi I DPR RI. "Kalau itu (wacana pembentukan Basinas) saya sepakat, hoax itu kan berita yang tidak boleh diberitakan. Karena bisa fitnah, bisa negative. Tapi jangan sampai kita beresin hoax tapi mengurangi kebebasan berpendapat. Berita yang benar tidak boleh ditutupi," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari.
Jokowi sudah benar
Bagi saya, Jokowi sudah benar merestui dan menyetujui dibentuknya Basinas. Selain memang banyak kejahatan cyber semisal e-comerce, perbankan, dan lain-lain, Basinas juga mesti ditugaskan untuk memberantas berita-berita hoax yang beredar terutama di medsos. Tentu saja, Basinas harus kerja sama dengan Kemenkominfo.
Tidak berlebihan jika Basinas ditugasi menangani berita hoax. Pasalnya, silakan saja Anda lihat dan simpulkan sendiri. Berita-berita hoax yang beredar di medsos sungguh sangat meresahkan dan berbahaya. Isu SARA dimainkan, digoreng sedemikian rupa. Tentu saja keberagaman bangsa terancam, dan NKRI terancam. Maka dari itu, tidak berlebihan jika Basinas ditugasi untuk mengurusi juga soal berita-berita hoax tersebut.
Tentu saja apa yang dikatakan ketua Komisi 1 DPR RI juga benar. Pemberantasan hoax jangan sampai menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Itu artinya, Basinas harus bekerja dengan cermat dan menggunakan ukuran-ukuran dan landasan-landasan hukum yang benar. Itu bisa dilakukan karena orang-orang Basinas akan diisi oleh orang-orang professional dan ahli. Tentu saja! (WK)
