Dua Bahan Nyinyir Baru Para Haters di 2017

Ini memang nyata. Nyata-nyata ada banyak haters alias pembenci Presiden Jokowi yang selalu sigap mencari bahan untuk bahan nyinyir (mencela). Memasuki tahun baru 2017, selain bahan-bahan nyinyiran lama seperti isu tenaga kerja China, uang baru, dan lain-lain, kini setidaknya ada dua bahan nyinyir baru. Apa saja? Kenaikan biaya pengurusan STNK/BPKP dan rencana kenaikan tarif daftar listrik.

Bahan nyinyir 1: kenaikan biaya STNK/BPKB

Defisit anggaran berjalan dalam APBN tahun 2016 semakin lebar dan tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini dianggap menjadi pemicu Jokowi menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sampai dua/tiga kali lipat.

Nyinyiran itu salah satunya diungkapkan koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan. Ia mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan.

"‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China," ‎ujar Adnan seperti dikutip dari SINDOnews.

Soal ini, Kombes Pol Chrysnanda Dwi Laksana, Kabid Bin Gakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, menjelaskan kenaikan tersebut ditujukan untuk memberikan modernisasi dalam berlalu lintas. “Ini merupakan salah satu bentuk investasi road safety sebagai fungsi utama dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, seperti untuk legitimasi, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan prima (cepat, tepat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses),” ujar Chrysnanda seperti dikutip dari KompasOtomotif.

Ah, sebenarnya apapun bantahan pihak pemerintah, tetap saja bakal dijadikan bahan nyinyir. Biarlah, yang penting masyarakat tahu kebenarannya.

Bahan nyinyir 2: kenaikan TDL

Dibilangnya, secara nyinyir, kado tahun baru. Katanya, masyarakat Indonesia dapat kado tahun baru dari pemerintah berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kapasitas 900 volt ampere (VA) yang resmi naik pada 1 Januari 2017 kemarin.

Para haters ingin mengatakan, “Tuh lihat, Jokowi yang katanya pro-rakyat malah membebani rakyat dengan berbagai kenaikan biaya hidup. Makanya, salah sendiri dulu dipilih.” Kira-kira begitu perumpamaannya.

Padahal, kebijakan kenaikan TDL untuk kapasitas 900 VA adalah salah satu upaya pemerintah melakukan pengurangan anggaran subsidi yang sering salah sasaran kepada pelanggan di level tersebut. Bahkan, untuk tujuan itu, pemerintah juga berencana menaikkan sebagian dari TDL kapasitas 450 VA. Untuk diketahui, pelanggan listrik 450 VA tidak semuanya masyarakat miskin.

Karena hal itu ada sebagian dari mereka yang harus dicabut subsidinya. Karena subsidi adalah haknya masyarakat miskin dan kepada masyarakat miskin lah subsidi akan dikucurkan, bukan kepada masyarakat yang mampu.

So, itu jelas upaya pemerataan yang berlandaskan pada rasa keadilan. Jangan disalah-tafsirkan kemana-mana! (WK)