Reshuffle Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi menjadi isu politik paling hangat belakangan ini. Hiruk pikuk prediksi reshuffle dipicu oleh pernyataan Jokowi bahwa dirinya sudah mendapat laporan kinerja menteri-menterinya dan bahkan sudah memberikan nilai (merah, kuning atau hijau). Jokowi bahkan mengatakan ia akan mengumumkan hasil penilaian menteri pasca lebaran.
Sontak saja ramai beredar berbagai prediksi dan amatan politik dari berbagai pihal, mulai politisi partai (KIH dan KMP) sampai hasil amatan berbagai lembaga survei dan pengamat politik. Ada yang berpendapat bahwa reshuffle mutlak dilakukan Jokowi, bahkan ada yang menyebut nama-nama menteri yang layak diganti.
Sebagian memilih komentar normatif. “Terserah Pak Jokowi, kan hak prerogatif presiden.” Tapi dibalik itu ada harapan-harapan diungkapkan. Nasdem contohnya berharap jikapun reshuffle dilakukan jumlah menteri dari Nasdem tak dikurangi. "Kalaupun menteri yang diganti dari Nasdem, maka presiden harus mengganti dari Nasdem juga. Bahwa posisinya tidak di tempat semula, itu soal lain. Yang penting jangan mengubah komposisi," ucap Patrice Rio Capela, Sekjen Partai Nasdem.
PDIP pun tak beda. Bahkan jika mungkin jatah menteri dari PDIP ditambah lagi, secara PDIP adalah partai asal Jokowi dan pendukung utama Jokowi di piplres lalu. Demikianlah adanya partai, selalu saja kepentingan kelompoknya yang didahulukan.
Berbeda dengan publik!
Publik, melalui berbagai survei terbukti juga banyak mendukung reshuffle kabinet Jokowi. Bedanya dengan parpol, publik justru berharap Jokowi memangkas sampai separuhnya jatah parpol dalam kabinet. Mereka harus d8igantikan oleh profesional, sehingga kabinet terutama bisa mewujudkan program Nawa Cita.
“Saya yakin Jokowi berani (memangkas jatah parpol di kabinet),” ujar pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Hendri melanjutkan penambahan alokasi kursi bagi kalangan profesional merupakan harapan yang disuarakan sejumlah kalangan (publik). Itu terlihat dari survei yang digelar terhadap kalangan pekerja kelas menengah pada 26 Mei-3 Juni 2015. “Sebanyak 80 persen meminta Jokowi menambah alokasi kursi untuk kalangan profesional,” katanya.
Bagi Hendri, menteri dari kalangan parpol belum sepenuhnya bekerja secara maksimal. Uniknya, publik paling tak suka dengan sosok Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, selain juga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Hendri yakin Jokowi berani mengganti Puan!
Masalahnya bukan berani-tidak berani!
Jokowi belum memastikan akan melakukan reshuffle atau tidak. Akan tetapi, jikapun Jokowi melakukan reshuffle, maka patokannya bukanlah kepentingan politik ataupun menyenangkan publik. Jokowi harus melakukan reshuffle sesuai kebutuhan kerja kabinet dan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Jokowi pun tentunya akan mempertimbangkan stabilitas politik. Tanpa stabilitas politik, takkan bisa kerja kabinet berjalan maksimal. Maka, percuma saja mengganti menteri berapa kali pun, tetap takkan bisa memuaskan publik dan memberikan kemakmuran kepada rakyat.
Akhirul kata, menurut saya, reshuffle tinggal Jokowi mengambil eksekusi saja. Perombakan kabinet ada atau tidak, kembali ke hak preogratif Presiden dan kebutuhan Presiden. Bukan soal berani-tidak berani!
