[caption id="attachment_368443" align="alignnone" width="640" caption="Jokowi dan JK berbeda pendapat ya biasa saja. (sumber foto: solopos.com)"][/caption]
Apa sih yang tidak jadi polemik di Indonesia dewasa ini? Banyak polemik dimana-mana, di berbagai bidang. Akan tetapi saya melihatnya positif, ini adalah gejala-gejala akan terjadinya perubahan yang berarti dalam berbagai bidang, termasuk soal PSSI. Saya kira smeua sepakat bahwa badan yang menaungi sepakbola nasional ini perlu direformasi bahkan direvolusi. Tujuannya prestasi timnas, target akhirnya kebanggaan bangsa.
Maka, dalam konteks ini, perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal PSSI ini adalah polemik yang biasa saja, sebuah dinamika. Susahnya, ada kelompok tertentu yang memanfaatkan perbedaan Jokowi dan JK soal PSSI ini sebagai pintu masuk untuk menghancurkan pemerintahan. Maka, digosok-gosoklah isu ini agar meruncing.
Jokowi adalah pemegang keputusan tertinggi
Suatu hari lalu, Wapres JK memanggil Menpora Imam Nahrawi ke Istana Wapres. Dihadiri pula oleh perwakilan PSSI dan KONI, dalam kesempatan itu JK member masukan kepada Menteri Imam untuk segera membatalkan pembekuan PSSI yang dilakukan Imam. Merespon permintaan JK itu, Imam pergi ke Istana Presiden dan meminta kepastian dari Jokowi.
Pada perkembangannya, Jokowi memutuskan untuk mendukung upaya Menpora membenahi PSSI, di antaranya dengan melakukan pembekuan. Sampai di sini tak ada masalah. JK sebagai wapres berusaha menangahi dan member masukan, dan Jokowi sebagai presiden, bos-nya Menteri Imam memutuskan. Maka siapapun, hantu blau sekalipun, ya tunduk dengan keputusan Jokowi itu.
Pun demikian Menteri Imam yang melanjutkan rencana pembenahan sepakbola nasional dan tetap membekukan PSSI. Sampai di sini, semestinya semua pihak bisa menerima itu. Bahwa FIFA bisa menghukum dan sebagainya pun disadari betul dan dianggap sebagai sebuah pengorbanan demi perbaikan sepakbola nasional ke depan.
Kok jadi masuk ranah politik?
Ini saya yang tidak paham, walaupun sebenarnya saya juga tidak naïf. Kok ya tiba-tiba soal PSSI ini, soal sepakbola, jadi hiruk pikuk masuk ke ranah politik. Lihatlah beragam komentar dari lembaga legislatif DPR yang mempertanyakan keputusan Jokowi mendukung pembenahan ala Menteri Imam. Memang benar DPR punya hak mengawasi setiap kebijakan pemerintah, tapi tidak lantas dibawa-bawa ke ranah politik. Sampai-sampai ada upaya angket lah, paripurna lah. Apa-apaan coba?
Mari kita dengar beberapa komentar para politisi Senayan. "Harusnya tak ada kata lain dari Jokowi karena Jokowi dan JK adalah lembaga dwitunggal kepresidenan. Dia (Jokowi) bertentangan dengan undang-undang," kata Fahri Hamzah, politikus Partai Keadilan Sejahtera.
"Ini jelas jadi permasalahan penting, karena kalau sampai kena suspend maka akan menjadi malapetaka. Karena banyak orang yang terkait dengan PSSI, dan menggantungkan hidupnya dari sini. Seperti pemain, wasit, penyelenggara, suporter, dan lain sebagainya," ujar Agus Hermanto, politisi Partai Demokrat.
Sekali lagi, menurut pendapat saya, perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK biasa saja sebagai sebuah dinamika. Jelas, siapa presidennya! Maka siapapun harus menaati keputusan beliau. Bagi yang mau “gosok-gosok”, hati-hati jangan kencang-kencang gosoknya nanti tangannya terbakar sendiri! Demikian, bukan?!
