Usai Burhan, Ada Boni; Profesi Pengamat Politik Mesti Ditertibkan!

Banyak “bau busuk” di sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2014, bahkan hingga hari ini tatkala seharusnya rakyat tinggal menunggu keputusan KPU 22 Juli nanti. Salah satu bau yang sangat menyengat menurut saya, keluar dari mulut para pengamat politik. Dua diantara mereka adalah Burhanudin Muhtadi dan Boni Hargens.

Mengapa saya sebut bau busuk (dalam tanda petik), karena kedua pengamat politik itu mengeluarkan statement yang tidak baik, bahkan cenderung menyesatkan dan menghasut. Pernyataan keduanya sangat berpotensi memicu konflik horizontal di tingkatan akar rumput.

Burhan dan Boni bukanlah orang bodoh, justru dari kalangan terpelajar dengan berbagai gelar akademis. Namun sayangnya, kepintaran mereka tak dibarengi dengan kebijaksanaan. Wajar saja jika lalu mereka mengeluarkan pernyataan yang (mungkin) menurut penilaian ilmiah mereka benar, tak peduli menabrak norma-norma kepantasan dan tak peduli jika akibat pernyataannya rakyat di bawah saling berkelahi.

Ini bahaya sekali! Dengan pertimbangan itu, saya kira profesi pengamat politik di Indonesia ini mesti ditertibkan, bila perlu dibuat sistem sertifikasi dengana acuan kriteria-kriteria: ilmiah, objektif, tidak memihak, dan mempunyai hati nurani!

Kalau tidak qualified, tak boleh dimintai pendapat pengamatan politik. Pengamat politik tak boleh partisan atau memihak salah satu capres (misalnya jika di pilpres). Bagaimana dia bisa objektif jika dia partisan, kan! Simpel saja!

Kok memaklumi “pemberontakan”

Jika sebelumnya Burhanudin Muhtadi secara implisit membuat pernyataan yang menghasut rakyat untuk tidak mempercayai lembaga negara KPU (negara), Boni serupa tapi tak sama.

Boni mengatakan, KPU akan bermasalah dengan rakyat jika hasil hitung KPU berbeda dengan hasil quick count lembaga yang memenanagkan Jokowi. "Karena track record lembaga lembaga yang memenangkan Jokowi ini tidak pernah salah dalam melakukan quick count. Kalau tiba-tiba KPU memenangkan Prabowo …pastinya akan menimbulkan kekacauan sangat serius," tegasnya.

Silakan baca lengkapnya di sini: http://www.jurnas.com/news/142831/KPU-Menangkan-Prabowo-Massa-Jokowi-Siap-Berontak--2014/1/Nasional/Pemilu-2014#sthash.KsmttmYT.dpuf

Luar biasa sekali pernyataan (atau ancaman?) Boni. Saya tak tahu job desk profesi pengamat politik. Apakah termasuk di dalamnya, mengancam lembaga negara? Mengancam akan terjadi kekacauan jika KPU tidak memenangkan capres A atau capres B? Melakukan tekanan terhadap lembaga negara? Jika itu termasuk dalam job desk profesi pengamat politik, maka gawat sekali negara ini!

Memihak maka berkepentingan

Sejak awal Boni adalah fans berat salah satu capres. Saya berapa kali melihat Boni di TV berdebat dengan Ridwan Saidi (soal pilgub Jakarta) atau dengan Ruhut Sitompul (soal berbagai pepesan kosong...hehe).

Bahkan, Bonie sudah sesumbar salah satu capres pasti memenangi pemilu, jauh sebelum Pilpres digelar. Silakan baca:http://komp.as/AEgLOz

Saat Boni dan lembaga surveinya memihak, maka setiap pernyataan Boni penuh kepentingan sepihak. Dan karenanya pula Boni tidak objektif, dan mempunyai kepentingan dengan “ancaman” yang dia ungkapkan.

Selain itu, Boni dan lembaga surveinya telah menjebak masyarakat untuk memilih salah satu capres, bukannya mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Ini sesuai dengan pernyataan Boni sendiri dalam link ini: http://komp.as/A4mYG

Boni menyatakan di era modern ini, "…seorang presiden itu bukan lagi karena …sesuatu yang sakral. Tetapi seorang Presiden itu karena dibentuk, dicitrakan (salah satunya oleh lembaga survei) atau hasil pencitraan."

"…perlu diingat, lembaga survei bisa menjebak dan bisa pula mencerdaskan kehidupan politik masyarakat," tutur Boni sendiri.

Dan Boni benar, jika ia mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan, bukannya menenangkan publik, maka ia dan lembaga surveinya jauh dari mencerdaskan kehidupan politik masyarakat! Boni dan lembaga surveinya justru masuk kriteria (punyanya Boni), yaitu menjebak rakyat!