Masa transisi ini penuh dengan lika-liku. Tuduhan besarnya ada upaya pihak yang kalah di pilpres lalu merusak sistem. Soalnya sebelumnya ada yang mengeluarkan komentar, “Megawati saja dua kali kalah tidak merusak sistem.” Dari mulai kenaikan harga BBM, RUU Pilkada dan pembelian mobil Mercy untuk untuk kendaraan pejabat selevel menteri, ditengarai sebagai bagian dari upaya merusak sistem.
Untuk yang terakhir, pembelian mobil Mercy, seperti juga kenaikan harga BBM, dicurigai sebagai jebakan terhadap presiden terpilih Joko Widodo yang akan segera “naik tahta” 20 Oktober nanti. Pihak-pihak tertentu membuat “jebakan Batman” untuk mengesankan naiknya Jokowi menjadi presiden, harga BBM malah naik dan menteri malah pakai mobil mewah.
Diasumsikan nantinya rakyat akan kecewa kepada Jokowi. Katanya Jokowi sederhana, kok malah pakai mobil mewah. Katanya Jokowi pro rakyat kecil, kok menaikkan harga BBM. Itu target yang diduga hendak dicapai pihak-pihak tertentu tersebut.
Kalau menurut saya...
Soal Mercy, terutama, bukanlah “jebakan Batman” untuk Jokowi seperti yang dituduhkan. Malah saya sebenarnya isu itu bisa menguntungkan Jokowi –dalam konteks menjaga citranya. Rakyat tahu kok pembelian mobil dinas Mercy itu dilakukan di masa Presiden SBY.
Dari situ Jokowi malah bisa menunjukkan bahwa dirinya sederhana. Caranya ya jika nanti sudah berkuasa, batalkan saja pembelian. Bisakah? Ya tentu saja bisa. Setidaknya menurut Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi dalam komentarnya di RMOL.com.
Jokowi, menurut Fahmi, bisa minta Sekretariat Negara untuk membatalkan pembelian. Jika permintaan Jokowi membatalkan tidak digubris dan tetap dipaksakan dengan kendaraannya didatangkan, maka langkah terakhir sebaiknya Jokowi meminta saran KPK untuk menyelidiki pengadaan mobil tersebut.
Jokowi juga bisa meminta pendapat BPK dan KPK jika kendaraan tersebut dilelang atau dijual kembali untuk dimasukkan kas negara karena ini soal rasa empati publik dan sense of crisisis yang hilang di era lalu. ”Jika tetap laksanakan walau Jokowi sudah menolak. Duet Jokka (Jokowi-Kalla) curhat saja pada KPK. Pulang dari kantor Kuningan, saya optimis ATPM Mercy berubah pikiran," kata Fahmi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menambahkan Jokowi bisa membatalkan lelang dengan PT Mercedes-Benz jika nanti jadi presiden. Menurut Laode, PT Mercedes-Benz Indonesia sebagai pemenang tender juga harus berjiwa besar untuk membatalkan hasil tendernya.
Jadi, tidak benar tuduhan kebijakan itu menjebak Jokowi, malah bisa menguntungkan Jokowi jika beliau mau membatalkan lelang itu nantinya. Imej Jokowi di depan publik pun akan tetap baik.
Kata Tommy, mobil dinas Esemka saja
Lalu, mobil apa yang cocok menjadi mobil dinas Jokowi dan menteri-menteri di kabinetnya nanti. Pengusaha Tommy Soeharto mengusulkan agar Jokowi dan para menteri pakai Esemka saja sebagai mobil dinas. Baca: ini)
Masih ingat dengan mobil Esemka, kan? Ya, mobil Esemka dulu sangat terkenal setelah Jokowi menjadikannya mobil dinas. Tapi itu saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Entah bagaimana kini kabarnya mobil Esemka itu!
"Kalau mau beri contoh rakyat agar hemat, selayaknya para pembesar negeri menggunakan mobil dinas buatan nasional yang katanya kemarin-kemarin bagus dan irit, terutama para pekerja untuk kesejahteraan rakyat," demikian tulis Tommy melalui akun Facebook pribadinya.
Bagi Tommy, ribut-ribut soal mobil apa yang layak digunakan, bisa diatasi. Kata dia, mobil Esemka yang sempat disebut-sebut sebagai cikal bakal mobil nasional, harus serius digarap. Sehingga, para pejabat menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinasnya.
"Sekali kali berilah contoh yang masuk akal untuk rakyat negara ini, Esemka juga bagus untuk kebanggaan kalau digarap serius," kata Tommy yang dulu juga pernah membidani mobil nasional Timor.
Hmm...bagus banget usul pak Tommy! Mana ya mobil Esemka-nya sekarang?
