Alasan biaya tinggisungguh tidak relevan. Demokrasi memang harus berbiaya tinggi, ongkosnya pun dibiayai warga negara sendiri dalam APBN. Biaya tinggi dari para calon, hanya bagian dari ketidakmampuan parpol menciptakan kader yang berkualitas dan diterima masyarakat. Toh, setiap kabupaten/kota, melalui APBD nya setiap tahun menganggarkan dana bantuan parpol yang dihitung dari perolehan suara di daerah, untuk pendidikan politik kader dan simpatisan. Jadi masyarakat juga sudah membiayai mereka pula! Apalagi?
Janggal rasanya, jika saya yang sudah memilih pemimpin di daerah saya tahun lalu, empat tahun kemudian ketika saya akan memberikan rapor atas kinerjanya, dengan memilih atau tidak memilihnya lagi, tiba2 rapor itu dirampas dan diserahkan ke orang lain secara borongan lagi. Aneh!
Selamat pagi kompasiana
