Gerakan Pemerhati Kebijakan Desa Datangi Balai Desa Curahkalong, Layangkan Surat Tanggapan Kedua

Jember -- Gerakan Pemerhati Kebijakan Desa (GPKD) kembali mendatangi Balai Desa Curahkalong pada Jumat (31/1/2025) untuk melayangkan surat tanggapan kedua. Kedatangan mereka ini sebagai tindak lanjut atas permohonan pertama yang diajukan pada 23 Januari 2025, di mana mereka meminta salinan dokumen Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Informasi mengenai aksi ini pertama kali mencuat dari diskusi yang ramai di kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun di grup Facebook komunitas warga Curahkalong. Banyak warga yang mempertanyakan keterbukaan Pemerintah Desa terkait pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana publik.

Surat tanggapan kedua ini dikirimkan sebagai bentuk protes atas jawaban yang dinilai kurang memuaskan dari pihak Pemerintah Desa. Sebelumnya, Pemdes Curahkalong berdalih bahwa transparansi telah dilakukan dengan cara memasang poster atau banner berisi informasi terkait anggaran di sekitar balai desa. Namun, GPKD menilai langkah tersebut tidak cukup dan tetap menuntut salinan resmi dokumen terkait.

Aksi pengiriman surat ini dipimpin langsung oleh ketua admin GPKD, didampingi oleh beberapa anggota lainnya. Mereka berharap pemerintah desa memberikan jawaban yang lebih jelas serta memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai tanggapan atas surat kedua ini, Pemerintah Desa Curahkalong akhirnya menyatakan kesiapannya untuk melakukan audiensi dengan GPKD pada Senin (3/2/2025). Audiensi ini diharapkan menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi secara langsung dan menemukan titik terang mengenai transparansi anggaran desa. 

Sementara itu, warga masih menunggu hasil audiensi tersebut dengan harapan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penulis: Warta Jember